Kota Bima, BONGKAR,- Wakil Ketua II DPRD Kota Bima bapak Alfian indrawirawan,S.Adm menghadiri acara peletakan batu pertama Masjid yang rencana akan diberi nama Masjid Nur. A. Latif yang berada di areal Kantor Walikota Bima.

Acara berlangsung pada Pkl. 10.00 WITA yang dihadiri oleh Walikota Bima, Wakil Walikota Bima, Sekda Kota Bima beserta seluruh kepala OD lingkup Pemerintah Kota Bima. Hadir pula dalam acara tersebut FKPD Kota Bima, Ketua MUI Kota Bima, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ASN lingkup Pemerintah Kota Bima.

Acara diawali dengan pembacaan do'a oleh Ketua MUI Kota Bima. Selanjutnya peletakan batu pertama diawali oleh Walikota Bima, kemudian diikuti oleh Wakil Walikota Bima dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bima.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bima berharap agar pembangunan masjid ini dapat menambah keimanan dan ketaqwaan kita semua dengan selalu meramaikan masjid-masjid ini dengan sholat berjamaah, maupun diisi dengan ageda-agenda lainnya yang bersifat keagamaan. Dan kami juga berharap pembangunan masjid ini tidak hanya sekedar sebagai simbol infrastruktur saja, karena pembangunan masjid ini menggunakan anggaran negara sebesar 5 M. Pada prinsipnya prinsipnya kami sangat mendukung apa yang menjadi program Walikota Bima ini, semoga masjid ini nanti akan menjadi tempat silaturahim antara ASN Pemerintah Kota Bima seingga menambah rasa kebersamaan antar pegawai. "Ungkap Wakil Ketua II DPRD Kota Bima bapak Alian Indrawirawan, S.Adm. (Ara)

Kota Bima, BONGKAR-, Dugaan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh PT. Tukad Mas Cabang Bima yang pada Mei 2019 lalu sudah dilaporkan secara resmi oleh BEM STIH Muhammadyah Bima yang hingga kini masih saja bersarang di meja penyidik Polres Bima Kota.

Kasus yang terbilang terbelit belit penanganannya ini  tidak juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, pada hal dibulan Februari 2019 lalu seorang Kabid Mineral ESDM Provinsi NTB, Mastari kepada sejumlah media sudah mengungkapkan bahwa PT. Tukad Mas Cabang Bima tidak ada lagi di daftar izin pengolahan pada ESDM Provinsi NTB, karena ijin oprasinya sudah berakhir.

“Ijinnya PT. Tukad Mas sudah berakhir sejak bulan September 2018 lalu, dan belum diperpanjang. Jika melakukan kegiatan sejak ijin itu berakhir maka PT. Tukad Mas Cabang Bima sudah bekerja secara ilegal,” ungkap Mastari saat dihubungi media ini, Rabu (27/2).

Mastari juga menjelaskan, jangka waktu untuk izin pengolahan hasil penambangan variatif itu, Ada yang selama 3 tahun, juga ada yang 5 tahun. Sementara batas akhir pengajuan perpanjangan ijin yang dimaksud, dalam ketentuannya 3 bulan sebelum masa berakhirnya ijin.

“3 bulan sebelum bulan September 2018 mestinya PT. Tukad Mas urus perpanjang izin. Tapi ini kan sudah 3 bulan setelah ijin berakhir, belum ada pihak Tukad Mas yang datang mengajukan permohonan perpanjang izin,” ungkapnya.

Sementara pada Kamis (28/2) pihak BAPPEDA Kota Bima melalui Kabid Ekonomi dan Infrastruktur serta Litbang Kota Bima Jefris juga mengungkapkan hal yang sama.

“karena izin pengolahan PT. Tukad Mas sendiri sudah berakhir sejak bulan September 2018, maka pihak Tukad Mas sampai sekarang bekerja tanpa izin atau ilegal. Kalau ilegal lanjut Jefris berarti pidana,” ungkapnya.

Dari keterangan Kabid Mineral ESDM Propinsi NTB Mastari, dan juga Kabid Ekonomi dan Infrastruktur serta Litbang Kota Bima Jefri itu dapat disimpulkan bahwa benar PT. Tukad Mas Cabang Bima telah bekerja tanpa ijin alis Ilegal, dan seharusnya pihak penyidik Polres Bima Kota sudah bisa memanggil pihak PT. Tukad Mas Cabang Bima untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait ijin oprasi pengolahanya tersebut.

Disisi lain karena mandegnya penanganan kasus pidana yang dilakukan oleh PT. Tukad Mas Cabang Bima, Ketua Gerakan Mataroa Kota Bima kembali angkat bicara, Amrin mengatakan aktivitas Ilegal PT. Tukad Mas masih terus dilakukan dan bahkan sudah bertahun tahun lamanya.

Kata Amrin, sejak persoalan Tukad Mas ramai diberitakan di media, dan polisi menyatakan akan mendalami dugaan tindak pidana. Hingga saat ini tak ada ujung pangkalnya. Padahal dengan kewenangannya, polisi bisa memproses hukum pengolahan yang tak berizin tersebut.

"Kami lihat dan menilai jajaran Polres Bima Kota tidak serius. Pelanggarannya jelas, tapi sudah berbulan bulan prosesnya lama sekali," sorotnya, Rabu (26/6).

Menurut Amrin, setelah ESDM memberikan pernyataan di media massa, jika aktivitas itu harus dihentikan karena tidak mengantongi izin. Polisi mestinya bisa bersikap dan melakukan langkah awal untuk masuk dan menindak. Ditambah lagi dengan pernyataan TKPRD yang menolak untuk memberikan rekomendasi, sudah cukup menjadi data untuk segera memproses Tukad Mas.

Karena terjadi pembiaran sambung Amrin, saat ini dirinya melihat masih ada aktivitas yang dilakukan oleh Tukad Mas. Hanya saja, tidak dilakukan dengan leluasa seperti dulu.

"Polisi ini seperti orang yang takut saja memproses Tukad Mas," tudingnya.

Proses yang dilakukan polisi saat ini pun tambahnya, juga terlalu panjang. Sehingga harus meminta keterangan Ahli Pidana Pertambangan. Jelas tindak pidana pada aktivitas pengolahan itu sudah berjalan lama, namun masih tak ada sikap yang jelas.

"Untuk itu kita mendesak polisi agar tangani serius kasus Tukad Mas tersebut. Pelanggaran ini jangan terus dibiarkan," desaknya. (AzQ)

Kadis Dinas Kesehatan Kota Bima

Kota Bima, BONGKAR.- Berdasarkan hasil temuan LHP BPK Propinsi NTB yang disampaikan oleh Dinas Inspektorat Kota Bima beberapa waktu lalu yang mengatakan jika di Dinas Kesehatan Kota Bima ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 321 juta dalam bentuk kekurangan volume pekerjaan paket proyek tersebut dibantah keras oleh Kadis Kesehatan Kota Bima. Pasalnya penyataan Inspektorat tersebut dinilai sesat dan tidak benar.

H. Azhari mengatakan, jika sesungguhnya temuan tersebut tidak sebesar yang disebutkan oleh Inspektorat Kota Bima.

“Saya ingin meluruskan saja, bahwa dari LHP BPK Perwakilan NTB itu bukan Rp 300 juta lebih, tapi hanya Rp 120 juta lebih. Itupun dari pihak ketiga, bukan dari Dinas Kesehatan,” tegasnya, Sabtu (22/6).

Azhari juga menyebutkan, temuan itu ada pada sejumlah pekerjaan seperti kekurangan volume pekerjaan di Puskesmas Paruga sebesar RP 88 juta, pekerjaan rehab Puskesmas Rasanae Timur sebesar Rp 16 juta lebih, pekerjaan penambahan ruangan laboratorium Puskesmas Jatibaru sebesar Rp 15 juta lebih, pengadaan IPAL Puskesmas Jatibaru senilai Rp 224 ribu, pengadaan IPAL di Puskesmas Kumbe sebesar Rp 164 ribu,
“Hanya itu saja, yang lain tidak banyak hanya ratusan ribu,” ungkapnya.

Terhadap temuan itu sambungnya, menjadi tanggungjawab pihak ketiga dan tidak ada tanggungawajb Dinas Kesehatan. Tapi pihak ketiga pun sudah menyanggupi untuk mengembalikan..

“Ada yang sudah mengembalikan. Yang banyak, baru sebagian. Yang kecil nilainya juga sudha melunasi,” terangnya. (AzQ)

Kota Bima, BONGKAR,- Dalam rangka persiapan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018, Bappeda Litbang Kota Bima menggelar pertemuan pemantapan dengan mengundang 7 Perangkat Daerah bidang pelayanan, antara lain Dinas Sosial, Dinas Dikbud, dan Dinas Kesehatan.

Pertemuan digelar pada Jumat sore, 21 Juni 2019, di ruang rapat Bappeda Litbang Kota Bima, dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME.
Hadir antara lain Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dikbud, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima, seluruh Kabid pada Bappeda Litbang serta perwakilan beberapa perangkat daerah.

Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB dengan tujuan mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Salah satu tahapan penilaian adalah melalui pemaparan tim yang mewakili pemerintah daerah dihadapan tim penilai dari Kementerian PAN RB yang diagendakan pada minggu keempat bulan Juni 2019.

Sebagai upaya pemantapan, Bappeda Litbang mengajak perangkat daerah bidang pelayanan untuk membahas materi paparan bersama Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kota Bima.

Kepala Bappeda Litbang Kota Bima mengingatkan, poin-poin yang dievaluasi mencakup:

(1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

(2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

(3)Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

(4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

"Yang diharapkan pada saat penilaian nanti, Pimpinan Perangkat Daerah-lah yang menyampaikan paparan", kata Kepala Bappeda Litbang. (Hum/AR)

Ilustrasi BPK

Kota Bima, BONGKAR,- Setelah diberikan waktu untuk pengembalian kerugian negara, saat ini progres pengembalian pun telah mencapai perkembangan yang signifikan. Dari temuan LHP BPK Propinsi NTB Rp. 1 miliar lebih itu sudah dikembalikan Rp. 500 juta lebih.

Kepala BPKAD Zainuddin mengungkapkan, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) yang tiba di BPKAD. Dari sejumlah temuan telah dikembalikan kerugian negara mencapai Rp 500 juta lebih.

“Pengembalian uang ke kas negara tersebut terhitung sejak sebelum dan sesudah LHP BPK di rilis di Kota Mataram awal bulan lalu,” ujarnya, Kamis (20/6).

Menurutnya, berdasarkan instruksi BPK RI Perwakilan NTB, batas pengembalian uang tersebut terhitung selama 60 hari sejak rilis LHP BPK keluar. Artinya masih ada sekitar 5 pekan lebih waktu yang tersisa untuk mengembalikan kerugian dimaksud.
“Kami bertugas menyampaikan hasil pengembalian kerugian negara, mengenai perkembangan terbaru nanti akan dikabarkan,” katanya.

Kemudian bila mana kerugian negara tidak bisa dikembalikan sesuai batas waktu 60 hari, Zainuddin enggen berkomentar terlalu jauh. Karena itu bukan ranahnya menjelaskan. Sebab BPKAD hanya menjelaskan progres pengembalian kerugian negara.

“Mengenai prosedur selanjutnya, itu ranahnya BPK,” imbuhnya. (Kahaba-AzQ)