Kadis Dinas Kesehatan Kota Bima

Kota Bima, BONGKAR.- Berdasarkan hasil temuan LHP BPK Propinsi NTB yang disampaikan oleh Dinas Inspektorat Kota Bima beberapa waktu lalu yang mengatakan jika di Dinas Kesehatan Kota Bima ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 321 juta dalam bentuk kekurangan volume pekerjaan paket proyek tersebut dibantah keras oleh Kadis Kesehatan Kota Bima. Pasalnya penyataan Inspektorat tersebut dinilai sesat dan tidak benar.

H. Azhari mengatakan, jika sesungguhnya temuan tersebut tidak sebesar yang disebutkan oleh Inspektorat Kota Bima.

“Saya ingin meluruskan saja, bahwa dari LHP BPK Perwakilan NTB itu bukan Rp 300 juta lebih, tapi hanya Rp 120 juta lebih. Itupun dari pihak ketiga, bukan dari Dinas Kesehatan,” tegasnya, Sabtu (22/6).

Azhari juga menyebutkan, temuan itu ada pada sejumlah pekerjaan seperti kekurangan volume pekerjaan di Puskesmas Paruga sebesar RP 88 juta, pekerjaan rehab Puskesmas Rasanae Timur sebesar Rp 16 juta lebih, pekerjaan penambahan ruangan laboratorium Puskesmas Jatibaru sebesar Rp 15 juta lebih, pengadaan IPAL Puskesmas Jatibaru senilai Rp 224 ribu, pengadaan IPAL di Puskesmas Kumbe sebesar Rp 164 ribu,
“Hanya itu saja, yang lain tidak banyak hanya ratusan ribu,” ungkapnya.

Terhadap temuan itu sambungnya, menjadi tanggungjawab pihak ketiga dan tidak ada tanggungawajb Dinas Kesehatan. Tapi pihak ketiga pun sudah menyanggupi untuk mengembalikan..

“Ada yang sudah mengembalikan. Yang banyak, baru sebagian. Yang kecil nilainya juga sudha melunasi,” terangnya. (AzQ)

Kota Bima, BONGKAR,- Dalam rangka persiapan evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018, Bappeda Litbang Kota Bima menggelar pertemuan pemantapan dengan mengundang 7 Perangkat Daerah bidang pelayanan, antara lain Dinas Sosial, Dinas Dikbud, dan Dinas Kesehatan.

Pertemuan digelar pada Jumat sore, 21 Juni 2019, di ruang rapat Bappeda Litbang Kota Bima, dipimpin oleh Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME.
Hadir antara lain Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dikbud, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bima, seluruh Kabid pada Bappeda Litbang serta perwakilan beberapa perangkat daerah.

Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB dengan tujuan mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Salah satu tahapan penilaian adalah melalui pemaparan tim yang mewakili pemerintah daerah dihadapan tim penilai dari Kementerian PAN RB yang diagendakan pada minggu keempat bulan Juni 2019.

Sebagai upaya pemantapan, Bappeda Litbang mengajak perangkat daerah bidang pelayanan untuk membahas materi paparan bersama Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda Kota Bima.

Kepala Bappeda Litbang Kota Bima mengingatkan, poin-poin yang dievaluasi mencakup:

(1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

(2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

(3)Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

(4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

"Yang diharapkan pada saat penilaian nanti, Pimpinan Perangkat Daerah-lah yang menyampaikan paparan", kata Kepala Bappeda Litbang. (Hum/AR)

Ilustrasi BPK

Kota Bima, BONGKAR,- Setelah diberikan waktu untuk pengembalian kerugian negara, saat ini progres pengembalian pun telah mencapai perkembangan yang signifikan. Dari temuan LHP BPK Propinsi NTB Rp. 1 miliar lebih itu sudah dikembalikan Rp. 500 juta lebih.

Kepala BPKAD Zainuddin mengungkapkan, berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) yang tiba di BPKAD. Dari sejumlah temuan telah dikembalikan kerugian negara mencapai Rp 500 juta lebih.

“Pengembalian uang ke kas negara tersebut terhitung sejak sebelum dan sesudah LHP BPK di rilis di Kota Mataram awal bulan lalu,” ujarnya, Kamis (20/6).

Menurutnya, berdasarkan instruksi BPK RI Perwakilan NTB, batas pengembalian uang tersebut terhitung selama 60 hari sejak rilis LHP BPK keluar. Artinya masih ada sekitar 5 pekan lebih waktu yang tersisa untuk mengembalikan kerugian dimaksud.
“Kami bertugas menyampaikan hasil pengembalian kerugian negara, mengenai perkembangan terbaru nanti akan dikabarkan,” katanya.

Kemudian bila mana kerugian negara tidak bisa dikembalikan sesuai batas waktu 60 hari, Zainuddin enggen berkomentar terlalu jauh. Karena itu bukan ranahnya menjelaskan. Sebab BPKAD hanya menjelaskan progres pengembalian kerugian negara.

“Mengenai prosedur selanjutnya, itu ranahnya BPK,” imbuhnya. (Kahaba-AzQ)

Kota Bima, BONGKAR,- Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, SH membuka Acara Launching Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 bertempat di Aula Kantor Walikota Bima pada hari Kamis, 20 Juni 2019. Hadir dalam acara ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima Drs. H. Supratman, M.AP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima Ir. Hj. Rini Indriarti, Pimpinan Perangkat Daerah Kota Bima, Seluruh Camat beserta Lurah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME dalam Laporannya menyampaikan bahwa sebesar 370 juta rupiah DAU Tambahan akan dialokasikan untuk masing-masing kelurahan, Anggaran sebesar 14 Milyar tersebut akan cair dalam dua tahap, tahap satu telah cair sebesar 7 milyar lebih dan telah masuk di rekening kas daerah, sedangkan untuk tahap ke dua akan cair pada pertengahan bulan agustus tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 mengatur dua substansi pokok penggunaaan anggaran kelurahan yaitu untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat dikelurahan.

“Namun khusus tahun ini, akan di pusatkan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan”, tambah kepala bappedalitbang Kota Bima.

Dalam Sambutannya, Wakil Walikota Bima menegaskan bahwa dari tiga triliun DAU Tambahan kelurahan yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, Kota Bima adalah salah satu kota yang mendapatkan anggaran tersebut sehingga para Lurah harus betul-betul mencermati, memahami dan mempelajari esensi dari Dana Alokasi Umum Tambahan tersebut.

“Harapannya adalah para Lurah mampu mengidentifikasi apa saja kebutuhan prioritas masyarakat dan jangan pernah mengabaikan kebutuhan masyarakat tersebut” ungkap Wakil Walikota.

Menutup sambutannya, Wakil Walikota mengingatkan seluruh Lurah bahwa DAU Tambahan merupakan ujian penting serta tantangan besar sebab terkait pada kemampuan mengimplementasikan tujuan, sehingga DAU Tambahan dapat berdaya guna dan berhasil guna. (Hum/AR)

Kota Bima, BONGKAR,- Terkuak fakta yang mencengangkan, di masa akhir jabatannya  sejumlah anggota DPRD Kota Bima tersandera temuan BPK Propinsi NTB yang menelan kerugian negara miliaran rupiah.

Berdasarkan LHP BKP Provinsi NTB ditemukan kerugian negara di kantor DPRD Kota Bima senilai miliaran rupiah, dan hal ini diungkap langsung oleh kepala Inspektorat Kota Bima pada Rabu (19/6) diruangan kerjanya.

Menurut Muhaimin, SE, temuan kerugian negara di kantor DPRD Kota Bima itu berupa ATK sekretariat Dewan dan administrasi serta perjalanan dinas anggota DPRD Kota Bima.

"Satu anggota Dewan Berfariatif temuannya mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dari sekian anggota dewan tersebut ada tiga atau empat orang anggota Dewan  yang tidak masuk dalam temuan kerugian negara," jelasnya.

Disisi lain menurut Muhaimin, temuan kerugian negara itu sudah ada beberapa orang anggota Dewan yang sudah mengembalikan, baik sebelum keluar LHP maupu setelah ada LHP.

"Sudah banyak yang mengembalikan. Untuk jelasnya bisa tanyakan ke BPKAD Kota Bima," ungkapnya.

Sementara kepala BPKAD Kota Bima Drs. Zainuddin yang dihubungi oleh wartawan media ini di kantornya belum dapat ditemui dan lagi diupayakan untuk mengkonfirmasi terkait pengembalian uang negara hasil temuan BPK NTB tersebut. (AzQ)

BONGKAR, Mataram,- Suasana Jalan lingkar selatan Jempong ramai di penuhi oleh pedagang kaki lima, Para pedagang tersebut berjualan tidak beraturan di atas badan jalan, tanpa ada kesadaran dan rasa bersalah mereka menggunakan separuh badan jalan, pedagang kaki lima berjejeran mulai dari bundaran sampai di perbatasan antara kota mataram dengan lombok barat.

Lokasi jalan lingkar selatan memang salah satu jalur paling aktif dan favorit bagi penjual untuk menjajakan barang dagangan mereka karna lokasinya strategis sebab berada di area sekitaran persawahan yang indah membentang luas juga sebagai tempat untuk berjalan santai pada sore hari .

Keada'an seperti ini menuai pro kontra di kalangan masyarakat, Karna sebagian masyarakat yang ingin bersantai dengan teman, atau keluarga sangat berterima kasih karna mempermudah mereka mendapatkan makanan dan minuman dengan berbagai macam, namun di lain sisi keberada'an mereka sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat karna hampir separuh badan jalan baik dari sisi kanan maupun sisi kiri sudah di ambil alih oleh lapak jualan mereka.

Mulai pukul 15.00--22.00 jalan lingkar selatan jempong terlihat ramai , dengan keada'an seperti ini pemerintah belum sama sekali melakukan tindakan , Hanya saja mobil patroli polisi yang sering berlalu lalang menertibkan balapan liar di sekitaran ini, ujar  Muhammad salah seorang penjual rujak.

"Keada'an seperti ini sepertinya harus ada tindak tegas oleh pemerintah Kota Mataram karena ketertiban , kenyamanan , dan keamanan bagi pengguna jalan harus lebih di utamakan" imbuhnya.
(18/06/2019)

Andri Adiman