Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style5

PK Golkar Bolo Kecewa Terhadap Kebijakan Partai


BONGKAR, Kabupaten Bima,- Ketua PK GOLKAR Kecamatan Bolo, Arifin H M Saleh S, Sos, dihadapan sejumlah awak media yang  saat itu sedang santap siang bersama di salah satu lesehan Bambu Desa Tambe Kecamatan Bolo tiba tiba bersuara lantang, lantaran ia merasa kecewa terhadap kebijakan politik internal Partai Golkar.

"saya cukup kecewa terhadap kebijakan politik partai Golkar pada momen Pileg ini, seharusnya semua kepengurusan partai golkar saling bekerja sama yang baik demi membesarkan partai. Kalah dan menang itu. urusan lain" ungkapnya pada Rabu 13/3/19.

Arifin Juga menegaskan pada saat kunjungan Dae Yandi di Kecematan Bolo maupun Madapangga dirinya selalu terbuka atas kedatangan Kader Partai Golkar tersebut, namun kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga membuat ia merasa sedikit kecewa.

"Saya kecewa Selama kedatangan putra mahkota Muhammad Putra Feriyandi di Kecamatan Bolo sama sekali tidak ada informasi ataupun  koordinasi dari internal partai"ujarnya.

Arifin juga menyampaikan secara terbuka kalau dirinya tetap mendukung sepenuhnya langkah Dae Yandi, dan tidak ingin adanya gesekan dari dalam internal partai. (Red. Kamal)

BONGKAR, Kabupaten Bima,- Ketua PK GOLKAR Kecamatan Bolo, Arifin H M Saleh S, Sos, dihadapan sejumlah awak media yang  saat itu sedang sa...

Bupati Bima Lantik 45 Pejabat Struktural



BONGKAR, Kabupaten Bima,- Dalam rangka pengoptimalan kinerja pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima  pada hari Selasa  tanggal   12/3/19.

Bertempat di halaman  Kantor Bupati Bima,  Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE melantik pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Bima sebanyak 45 orang pejabat struktural dengan Keputusan Bupati Bima nomor: 821.2 / 558 / 07.2 / 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural lingkup pemerintah Kabupaten Bima serta pelantikan pejabat fungsional Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 59 orang kepala sekolah dengan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2 / 559 / 07.2 / 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Fungsional  lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Pelantikan tersebut dimaksudkan selain penyegaran bagi para pejabat juga untuk mengoptimalisasikan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Bima, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Para Assisten, Staf Ahli, Kabag Lingkup Setda Bima, Kepala OPD,  Kepala Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Daerah (BKPPD),camat, serta para pejabat yang dilantik.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE  dalam sambutannya mengatakan kegiatan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima  merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi, bukan merupakan suatu masalah namun ini merupakan inovasi bagi para pejabat sehingga pejabat tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas. Selain itu tujuan utama dari mutasi dan rotasi ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendidkan sehingga Insya Allah pendidikan di Kabupaten Bima  akan lebih baik lagi.

Selain itu, momentum pelantikan hari ini menjadi bagian dari upaya penyegaran melalui promosi jabatan, dalam rangka penataan dan pemenuhan formasi jabatan sesuai tuntutan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan optimalnya kinerja pemerintahan daerah dalam memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang saat ini.

Berkaitan dengan hal itu, maka makna pelantikan bukan hanya berarti sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi diri, dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur kearah tercapainya sumber daya yang handal dan profesionalisme, dalam menjalankan tugas pemerintahan dan aktivitas pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan menuju pencapaian masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera saat ini dan masa mendatang. Berdasarkan tuntutan kebutuhan pembangunan masyarakat yang demikian itu, maka penunjukkan saudara-saudara dalam menduduki jabatan ini, benar-benar ditentukan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dicapai, untuk itu, tanggung jawab yang diberikan ini, jangan sampai di sia-siakan dan disalah gunakan, apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat.

Pelantikan ini bukan dikarenakan oleh faktor politik, akan tetapi ini murni kebutuhan organisasi maupun sekolah sehingga saya selaku kepala daerah mengharapkan agar kepada pejabat yang dilantik ini dapat menjalankan amanah yang diberikan sesuai, karena dengan amahan tersebut kedepannya para ASN yang dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya.

Begitu pula terkait dengan penggunaan Media Sosial, dimana keberadaan medsos ini memiliki peran yang sangat besar dalam membangun suatu daerah, asal postingan ke media sosial itu bisa menularkan inspirasi positif. Peran besar media terletak pada kemampuannya membentuk opini publik. Konsep media bahkan telah bergeser. Opini tidak hanya dibentuk dari pemberitaan media mainstream, namun kini setiap orang memiliki potensi mempengaruhi pikiran orang lain lewat postingannya.

Belajar dari teori ini, kata Dinda, pihaknya meminta ASN untuk belajar memanfaatkan media untuk mempengaruhi orang dengan hal-hal yang positif. (Red. MAL)

BONGKAR, Kabupaten Bima,- Dalam rangka pengoptimalan kinerja pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima  ...

Jefris : PT. Tukad Mas Tidak Kantongi Izin, Bisa di Pidana

Aktivitas Penambangan di PT. TUKAD MAS

BONGKAR, Kota Bima-, PT. Tukad Mas Cabang Bima yang gerak dibidang penambangan dan pengaspalan jalan diketahui bekerja secara ilegal tanpa mengantongi izin. Dari keterangan Kabid Minerba ESDM Provinsi NTB, Mastari mengungkapkan, Tukad Mas sudah tidak ada di daftar izin pengolahan pada ESDM Provinsi NTB. Karena izin sudah berakhir.

“Izinnya sudah berakhir sejak bulan September 2018, belum diperpanjang. Kalau melakukan kegiatan sejak izin itu berakhir sampai sekarang, berarti ilegal,” ucap Mastari saat dihubungi media, Rabu (27/2).

Ia menjelaskan, jangka waktu untuk izin pengolahan hasil penambangan variatif. Ada yang selama 3 tahun, juga ada yang 5 tahun. Sementara batas akhir pengajuan perpanjangan izin dimaksud, dalam ketentuannya 3 bulan sebelum masa berakhirnya izin.

“3 bulan sebelum bulan September 2018 mestinya Tukad Mas urus perpanjang izin. Tapi ini kan sudah 3 bulan setelah izin berakhir, belum ada pihak Tukad Mas yang datang mengajukan permohonan perpanjang izin,” ungkapnya.

Sementara pada Kamis (28/2) bulan lalu pihak BAPPEDA Kota Bima melalui Kabid Ekonomi dan Infrastruktur serta Litbang Kota Bima Jefris mengatakan, “Harusnya izin tersebut ditertibkan terlebih dahulu, baru bisa melakukan aktivitas penambangan. Karena izin pengolahan PT. Tukad Mas sendiri sudah berakhir sejak bulan September 2018, maka pihak Tukad Mas sampai sekarang bekerja tanpa izin atau ilegal. Kalau ilegal lanjut Jefris berarti pidana donk,” ungkapnya.

Menurut Jefris, karena aktivitas pengolahan yang dilakukan oleh Tukad Mas tersebut ilegal. Maka perusahaan tersebut bisa dipidana dan dikenakan denda. Karena berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada Bab Ketentuan Pidana, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1 atau ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Aturannya jelas dan Tukad Mas tidak boleh semuanya beraktivitas lagi,” tegasnya.

Jefris menjelaskan, sebagai pemerintah harus  mengatur dan melayani aktifitas seperti itu. Layanan yang diberikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan. Maka, pada prinsipnya semua perusahaan yang beroperasi harus memiliki izin yang ditentukan oleh pemerintah.

Dan izin yang dikeluarkan, sebelumnya atas rekomendasi dan persetujuan TKPRD Kota Bima, yang menunjukan bahwa itu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tata ruang.

Karena Ilegal masuk ranah pidana sambung Jefris, sesuai prosedur aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas melakukan penertiban. Selain itu, karena aktivitas dimaksud juga melanggar Perda Pertambangan, maka pemerintah melalui Pol PP Kota Bima juga harus menegakkan Perda Pertambangan dengan melakukan penertiban. (Tim)


Aktivitas Penambangan di PT. TUKAD MAS BONGKAR, Kota Bima-, PT. Tukad Mas Cabang Bima yang gerak dibidang penambangan dan pengaspalan j...

Diduga Oknum Bendahara Diskominfo Tilep Pembayaran Iklan Media


BONGKAR, Kota Bima- Senin (11/2/19) Seorang Oknum Bendahara di Dinas Kominfo Kota Bima diduga tilep Anggaran pembayaran iklan koran salah satu media lokal di Bima. Dalam melancarkan aksinya oknum BY (34), menyodorkan sebuah kutansi kepada pimpinan media sebesar Rp.1.500.000 yang disaksikan oleh kedua orang staf perempuan yang bekerja disitu. Namun sayangnya nilai Rp.1.500.000 yang tertera pada kuitansi tersebut tidak sama dengan yang dibayarkan.

Karena merasa sudah dibohongi oleh oknum bendahara Diskominfo Pimpinan media bongkar ini pada Kamis (14/2/19) kembali mendatangi kantor Diskominfo Kota Bima guna untuk mengklarifikasi terkait masalah pemotongan yang dilakukan  oknum bendahara tersebut.

Sementara dalam keterangan pers nya Wahyudin Adiansyah mengaku jika iklan koran yang dibayarkan oleh oknum bendahara tersebut hanya Rp. 750.000 bukan Rp. 1.500.000 seperti yang tertera di kuitansi tersebut.

" Iklan Rp. 1.500.000 yang saya tanda tangani itu hanya yang dibayar kepada saya Rp. 750.000 saja", ujarnya.

Disisi lain Kepala Dinas Kominfo Kota Bima Ir. Supawarman yang diwawancarai oleh media ini mengaku jika dirinya merasa tidak tau menahu terkait bendaharanya yang telah memotong  Anggaran iklan media, dan berjanji akan segera memanggil oknum bendahara tersebut untuk dilakukan klarifikasi.

"saya akan memanggil bendahara saya nanti" ujar Kadis.

Dalam kesempatan itu pula beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya mengaku jika selama ini di Diskominfo Kota Bima tidak memberikan wewenang secara penuh pengelolaan anggaran media kepada  Bidang Informasi Deisinasi dan komunikasi  yang memang jauh lebih relevan dengan kerja Media, malah pengelolaan anggaran media yang lebih besar dilakukan oleh pihak sekertariat Diskominfo yang dalam hal ini Bidang Keuangan. (AzQ).

BONGKAR, Kota Bima- Senin (11/2/19) Seorang Oknum Bendahara di Dinas Kominfo Kota Bima diduga tilep Anggaran pembayaran iklan koran sala...

Koalisi Parpol Pengusung Jokowi, Gelar Diskusi Lawan Berita Hoax


BONGKAR Dompu,—  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Bintang Sembilan Kabupaten Dompu menggelar kegiatan diskusi publik melawan hoaks yang bertempat di Gedung PKK Dompu, Rabu (30/1/2019). Topik yang dibahas dalam diskusi publik mengenai masalah Pilpres 2019 yang menyangkut berita hoaks, ujaran kebencian yang lebih cendrung mendiskriditkan Capres Cawapres Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Diskusi Publik ini diadakan untuk menetralisasi segala macam informasi berkaitan Pemerintah Presiden Jokowi, yang akhir-akhir ini menjelang Pilpres 2019 selalu menyudutkan, sehingga masyarakat terutama kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar terkadang terbawa oleh informasi-informasi yang tidak jelas.
Karena hoax merupakan usaha menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut adalah palsu.

Ketua Panitia, Benyamin menjelaskan dalam sambutannya untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang hoax tersebut di dalam perkembangan teknologi dan penyebarannya di lingkungan masyarakat akan menyebabkan disitintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pihaknya mengajaka sama-sama mengupas tuntas tentang hoax dan ujaran kebencian menjelang Pilpres 2019.

Sejumlah narasumber andal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Bintang Sembilan (LSM LBS) sangat miris melihat tim sukses, Parpol koalisi pendukung salah satu Capres/Cawapres menyerang dan menebar infromasi untuk menyudutkan Capres petahana, yakni Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dijelaskannya, diskusi  publik yang digelar adalah sebagai mediator bagi peserta dan masyarakat umumnya untuk sama-sama belajar mencermati segala informasi yang ada.

“Pak Jokowi-Maruf sulit akan kalah di Pilpres 2019, lawannya Jokowi bukan siapapun, tapi lawannya adalah bahaya boaks,” paparnya.

Selanjutnya Ketua DPC PDI Perjuangna Kabupaten Dompu, Subarno menjelaskan bahwa berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesunggunya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.
Dikatakannya, umumnya informasi hoax atau sesat biasanya bermuatan fanatisme atas nama ideologi, agama, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

Ia menyebutkan, ada beberapa kasus hoax yang bisa dilihat menjelang Pilpres untuk menyerang salah satu calon presiden dari isu kertas suara satu kontainer tercoblos, isu penganiayaan Ratna Sarumpaet dan isu yang menyerang pribadi Jokowi soal paham Komunisme dan lain-lainnya.

“Mohon maaf saya tidak berbicara calon presiden yang lain akan tetapi saya akan menjelaskan kasus-kasus hoax dan ujaran kebencian pada Paslon no urut 1 yaitu Jokowi sebagai calon yang didukung oleh partai saya yaitu PDIP, dari kasus hoax katanya Jokowi kader PKI. Padahal sesungguhnya yaitu tidak benar secara fakta, kasus Ratna Sarumpaet dan lain-lain,” bebernya.

Lebih jauh, Subarno menjelaskan  yang perlu diketahui bahwa Jokowi tidak ada henti-hentinya untuk memerhatikan NTB. Salah satu kerja nyatanya membangun bendungan-bendungan di Dompu.

“Kita masyarakat Dompu harus mengingat dan berterima kasih kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah henti-hentinya memperhatikan pembangunan di NTB, salah satunya dibangunnya bendungan besar di Dompu, itu perlu kita ingat,” paparnya. [ RED]

BONGKAR Dompu,—  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Bintang Sembilan Kabupaten Dompu menggelar kegiatan diskusi publik melawan hoaks...

Seorang Wartawan di Bima Dianiaya Oknum PNS

Ibrahim wartawan Jurnal NTB

BONGKAR, Kabupaten Bima,- Seorang wartawan di Bima dianiaya oleh seorang oknum guru PNS yang bekerja di SDN 1  Teke Kabupaten Bima. Kejadian yang memilukan itu berawal dari sebuah kasus penangkapan seorang guru RFI yang diduga telah berbuat asusila terhadap seorang janda.

Menurut pengakuan Ibrahim yang juga wartawan Jurnal NTB yang dikonfirmasi oleh media ini menuturkan jika perbuatan asusila itu kata pria yang akrab disapa Bram sudah diakui oleh oknum guru RFI. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RFI diatas meterai 6000 yang disaksikan oleh ketua RT dan mengetahui dua Kepala Dusun.

Berdasarkan surat pernyataan itu lanjut Bram, Senin (28/01) siang, ia melakukan konfirmasi terhadap saudara RFI untuk kepentingan berita. Namun RFI justeru menunjukkan sikap arogan dengan memukulinya.

"Saya dipukul sebanyak lima kali hingga tersungkur. Kejadian ini banyak saksi mata yang melihatnya," ungkap Bram.

Perbuatan RFI ini sangat tidak diterima oleh Bram dan sangat merugikan dirinya. Untuk itu Bram membawa persoalan ini dijalur hukum.

"Kasus ini resmi saya laporkan ke Polres Bima atas dugaan penganiayaan," jelasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bima masih dalam upaya konfirmasi mengenai kasus tersebut. (Jf)



Ibrahim wartawan Jurnal NTB BONGKAR, Kabupaten Bima,- Seorang wartawan di Bima dianiaya oleh seorang oknum guru PNS yang bekerja di SDN...

Bupati : Kades Harus Menjadi Pelayan Masyarakat



BONGKAR, Bima,- Seorang kepala desa harus menjadi pelayan masyarakat dan menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan baik, sehingga dapat memimpin suatu desa dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE pada saat memberikan arahan terkait dengan pelantikan 53 Kepala Desa secara serentak yang dilangsungkan di halaman kantor Bupati Bima pada hari Senin (28/1).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bima, Unsur FKPD, Sekda Kabupaten Bima, Para Kabag, Staf Ahli, Kepala OPD, camat, para Kepala Desa yang dilantik serta warga masyarakat.

Dengan mengemban amanah tersebut,, lanjut Bupati, seorang kepala desa dapat memberikan pelayanan prima dan keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa harus senantiasa ditonjolkan. Ini akan mendorong tumbuhnya iklim demokratisasi di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam seluruh bidang dan peri kehidupan masyarakat desa.

Maka dari itu kepada seluruh kepala desa yang baru saja diambil sumpah jabatan ini, agar dalam menjalankan tugas sebagai kepala desa dapat agar dapat menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa  dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan tugas Saudara. Mengingat tuntutan serta harapan masyarakat desa untuk peningkatan pelayanan serta kesejahteraan, sejak hari ini hingga enam tahun kedepan, diamanatkan sekaligus sangat tergantung pada kinerja Saudara.

Salah satu indikator yang mempengaruhi keberhasilan menjalankan sebuah organisasi adalah adannya fungsi kepemimpinan, karena dalam organisasi terdapat mekanisme koordinasi, pengendalian, penerapan aturan, pelaksanaan tugas dan hirarki. Perpaduan semua mekanisme tersebut dapait berjalan karena adannya kepemimpinan. 

Oleh karena itu, dalam menjalankan kepemimpinannya kepala desa dituntut untuk lebih kreatif dan inovazi sebagai kepala desa, saudara mempunyai kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang di tuangkan dalam peraturan desa. Dengan kewenangan tersebut,  saudara semestinya bisa lebih kreatif untuk mewujudkan harapan masyarakat. Tunjukan kepada masyarakat dedikasi peningkatan kinerja saudara terutama dalam pelayanan.

Begitupun terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD), dimana ADD ini merupakan bantuan dari pemerintah Pusat untuk dapat dikelola dengan baik oleh Desa. ADD ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan poin ketiga dari Agenda Pembangunan Nasional dalam Perpres No. 2 tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yaitu untuk mewujudkan Nawa Cita dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada prinsipnya pengelolaan ADD ini pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Maka dari itu dengan adanya ADD ini, dihimbau kepada seluruh kepala desa yang mendapatkan ADD ini harus dapat dikelola dengan baik dana desa tersebut, sehingga melalui ADD ini pembangunan yang direncanakan di desa dapat dilaksanakan demi kemakmuran masyarakat. Ujarnya.

Dijabarkan pula bahwa tahun 2019 ini merupakan tahun politik, dimana seluruh warga masyarakat, akan melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, pemilihan Anggota Dewan baik Pusat, Provinsi/  Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia, Pemilihan Anggota DPD. 

Maka dari itu dengan adanya pesta demokrasi ini diharapkan kepada seluruh kepala desa dan masyarakat agar dapat mendukung pelaksanaan pesta Demokrasi tersebut dalam rangka memilih pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan.

Kepada kepala desa, setelah dilantik dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, agar dapat merangkul kembali lawan politik pada Pilkades beberapa waktu yang lalu. Dengan dirangkulnya lawan politik ini dalam rangka bersama – sama mendukung pelaksanaan roda pemerintahan di desa. 

Pada kesempatan ini, usai dilantik dan diambil sumpah jabatan ini, masing – masing kepala desa  melakukan penadantanganan berita acara sumpah yang disaksikan oleh Bupati Bima, Kepala DPMDES Kabupaten Bima, rohaniawan.
Adapun para Kepala Desa yang Dilantik ini, berdasarkan Lampiran SK. Bupati Bima Nomor: 188.45 / 98 / 06.16 / 2019 s/d. 188.45 / 149 / 06.16 / 2019 tanggal 25 Febuari 2019 tentang memberhentikan dengan hormat penjabat kepala desa dan mengangkat kepala desa terpilih hasil pilkades di 53 Kepala Desa serentak tahun 2019.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE berharap dengan dilantiknya saudara, kedepanya seorang kepala desa agar dapat sesegera mungkin menyusun perencanaan dalam pembangunan desa, mengingat sekarang masyarakat telah menunggu gebrakan kepala desa yang baru dilantik untuk menjalankan roda pemerintahan di desa. (AnZ)

BONGKAR, Bima,- Seorang kepala desa harus menjadi pelayan masyarakat dan menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan baik, seh...


Top