BONGKAR, Kabupaten Bima,- Ketua PK GOLKAR Kecamatan Bolo, Arifin H M Saleh S, Sos, dihadapan sejumlah awak media yang  saat itu sedang santap siang bersama di salah satu lesehan Bambu Desa Tambe Kecamatan Bolo tiba tiba bersuara lantang, lantaran ia merasa kecewa terhadap kebijakan politik internal Partai Golkar.

"saya cukup kecewa terhadap kebijakan politik partai Golkar pada momen Pileg ini, seharusnya semua kepengurusan partai golkar saling bekerja sama yang baik demi membesarkan partai. Kalah dan menang itu. urusan lain" ungkapnya pada Rabu 13/3/19.

Arifin Juga menegaskan pada saat kunjungan Dae Yandi di Kecematan Bolo maupun Madapangga dirinya selalu terbuka atas kedatangan Kader Partai Golkar tersebut, namun kurangnya koordinasi dan komunikasi sehingga membuat ia merasa sedikit kecewa.

"Saya kecewa Selama kedatangan putra mahkota Muhammad Putra Feriyandi di Kecamatan Bolo sama sekali tidak ada informasi ataupun  koordinasi dari internal partai"ujarnya.

Arifin juga menyampaikan secara terbuka kalau dirinya tetap mendukung sepenuhnya langkah Dae Yandi, dan tidak ingin adanya gesekan dari dalam internal partai. (Red. Kamal)

BONGKAR, Kabupaten Bima,- Dalam rangka pengoptimalan kinerja pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima  pada hari Selasa  tanggal   12/3/19.

Bertempat di halaman  Kantor Bupati Bima,  Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE melantik pejabat struktural lingkup pemerintah Kabupaten Bima sebanyak 45 orang pejabat struktural dengan Keputusan Bupati Bima nomor: 821.2 / 558 / 07.2 / 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural lingkup pemerintah Kabupaten Bima serta pelantikan pejabat fungsional Kepala Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 59 orang kepala sekolah dengan Keputusan Bupati Bima Nomor: 821.2 / 559 / 07.2 / 2019 tanggal 12 Maret 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Fungsional  lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Pelantikan tersebut dimaksudkan selain penyegaran bagi para pejabat juga untuk mengoptimalisasikan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik lagi.

Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Bima, Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Para Assisten, Staf Ahli, Kabag Lingkup Setda Bima, Kepala OPD,  Kepala Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan Daerah (BKPPD),camat, serta para pejabat yang dilantik.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE  dalam sambutannya mengatakan kegiatan mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima  merupakan hal yang biasa dan lumrah terjadi, bukan merupakan suatu masalah namun ini merupakan inovasi bagi para pejabat sehingga pejabat tersebut dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas. Selain itu tujuan utama dari mutasi dan rotasi ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pendidkan sehingga Insya Allah pendidikan di Kabupaten Bima  akan lebih baik lagi.

Selain itu, momentum pelantikan hari ini menjadi bagian dari upaya penyegaran melalui promosi jabatan, dalam rangka penataan dan pemenuhan formasi jabatan sesuai tuntutan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, yang pada gilirannya diharapkan dapat mewujudkan optimalnya kinerja pemerintahan daerah dalam memenuhi harapan masyarakat yang terus berkembang saat ini.

Berkaitan dengan hal itu, maka makna pelantikan bukan hanya berarti sebagai formalitas pendistribusian jabatan, melainkan sebagai sarana penguatan, pengembangan dan pemberdayaan potensi diri, dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur kearah tercapainya sumber daya yang handal dan profesionalisme, dalam menjalankan tugas pemerintahan dan aktivitas pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan menuju pencapaian masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera saat ini dan masa mendatang. Berdasarkan tuntutan kebutuhan pembangunan masyarakat yang demikian itu, maka penunjukkan saudara-saudara dalam menduduki jabatan ini, benar-benar ditentukan berdasarkan kemampuan dan prestasi yang dicapai, untuk itu, tanggung jawab yang diberikan ini, jangan sampai di sia-siakan dan disalah gunakan, apalagi sampai mengecewakan pemerintah dan masyarakat.

Pelantikan ini bukan dikarenakan oleh faktor politik, akan tetapi ini murni kebutuhan organisasi maupun sekolah sehingga saya selaku kepala daerah mengharapkan agar kepada pejabat yang dilantik ini dapat menjalankan amanah yang diberikan sesuai, karena dengan amahan tersebut kedepannya para ASN yang dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya.

Begitu pula terkait dengan penggunaan Media Sosial, dimana keberadaan medsos ini memiliki peran yang sangat besar dalam membangun suatu daerah, asal postingan ke media sosial itu bisa menularkan inspirasi positif. Peran besar media terletak pada kemampuannya membentuk opini publik. Konsep media bahkan telah bergeser. Opini tidak hanya dibentuk dari pemberitaan media mainstream, namun kini setiap orang memiliki potensi mempengaruhi pikiran orang lain lewat postingannya.

Belajar dari teori ini, kata Dinda, pihaknya meminta ASN untuk belajar memanfaatkan media untuk mempengaruhi orang dengan hal-hal yang positif. (Red. MAL)

Aktivitas Penambangan di PT. TUKAD MAS

BONGKAR, Kota Bima-, PT. Tukad Mas Cabang Bima yang gerak dibidang penambangan dan pengaspalan jalan diketahui bekerja secara ilegal tanpa mengantongi izin. Dari keterangan Kabid Minerba ESDM Provinsi NTB, Mastari mengungkapkan, Tukad Mas sudah tidak ada di daftar izin pengolahan pada ESDM Provinsi NTB. Karena izin sudah berakhir.

“Izinnya sudah berakhir sejak bulan September 2018, belum diperpanjang. Kalau melakukan kegiatan sejak izin itu berakhir sampai sekarang, berarti ilegal,” ucap Mastari saat dihubungi media, Rabu (27/2).

Ia menjelaskan, jangka waktu untuk izin pengolahan hasil penambangan variatif. Ada yang selama 3 tahun, juga ada yang 5 tahun. Sementara batas akhir pengajuan perpanjangan izin dimaksud, dalam ketentuannya 3 bulan sebelum masa berakhirnya izin.

“3 bulan sebelum bulan September 2018 mestinya Tukad Mas urus perpanjang izin. Tapi ini kan sudah 3 bulan setelah izin berakhir, belum ada pihak Tukad Mas yang datang mengajukan permohonan perpanjang izin,” ungkapnya.

Sementara pada Kamis (28/2) bulan lalu pihak BAPPEDA Kota Bima melalui Kabid Ekonomi dan Infrastruktur serta Litbang Kota Bima Jefris mengatakan, “Harusnya izin tersebut ditertibkan terlebih dahulu, baru bisa melakukan aktivitas penambangan. Karena izin pengolahan PT. Tukad Mas sendiri sudah berakhir sejak bulan September 2018, maka pihak Tukad Mas sampai sekarang bekerja tanpa izin atau ilegal. Kalau ilegal lanjut Jefris berarti pidana donk,” ungkapnya.

Menurut Jefris, karena aktivitas pengolahan yang dilakukan oleh Tukad Mas tersebut ilegal. Maka perusahaan tersebut bisa dipidana dan dikenakan denda. Karena berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada Bab Ketentuan Pidana, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat 3, pasal 48, pasal 67 ayat 1 atau ayat 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

“Aturannya jelas dan Tukad Mas tidak boleh semuanya beraktivitas lagi,” tegasnya.

Jefris menjelaskan, sebagai pemerintah harus  mengatur dan melayani aktifitas seperti itu. Layanan yang diberikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang undangan. Maka, pada prinsipnya semua perusahaan yang beroperasi harus memiliki izin yang ditentukan oleh pemerintah.

Dan izin yang dikeluarkan, sebelumnya atas rekomendasi dan persetujuan TKPRD Kota Bima, yang menunjukan bahwa itu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tata ruang.

Karena Ilegal masuk ranah pidana sambung Jefris, sesuai prosedur aparat penegak hukum juga harus bertindak tegas melakukan penertiban. Selain itu, karena aktivitas dimaksud juga melanggar Perda Pertambangan, maka pemerintah melalui Pol PP Kota Bima juga harus menegakkan Perda Pertambangan dengan melakukan penertiban. (Tim)

BONGKAR Dompu,—  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Bintang Sembilan Kabupaten Dompu menggelar kegiatan diskusi publik melawan hoaks yang bertempat di Gedung PKK Dompu, Rabu (30/1/2019). Topik yang dibahas dalam diskusi publik mengenai masalah Pilpres 2019 yang menyangkut berita hoaks, ujaran kebencian yang lebih cendrung mendiskriditkan Capres Cawapres Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Diskusi Publik ini diadakan untuk menetralisasi segala macam informasi berkaitan Pemerintah Presiden Jokowi, yang akhir-akhir ini menjelang Pilpres 2019 selalu menyudutkan, sehingga masyarakat terutama kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar terkadang terbawa oleh informasi-informasi yang tidak jelas.
Karena hoax merupakan usaha menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut adalah palsu.

Ketua Panitia, Benyamin menjelaskan dalam sambutannya untuk mempelajari dan mengetahui lebih dalam tentang hoax tersebut di dalam perkembangan teknologi dan penyebarannya di lingkungan masyarakat akan menyebabkan disitintegrasi bangsa. Oleh karena itu, pihaknya mengajaka sama-sama mengupas tuntas tentang hoax dan ujaran kebencian menjelang Pilpres 2019.

Sejumlah narasumber andal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Bintang Sembilan (LSM LBS) sangat miris melihat tim sukses, Parpol koalisi pendukung salah satu Capres/Cawapres menyerang dan menebar infromasi untuk menyudutkan Capres petahana, yakni Jokowi-Ma’ruf Amin.
Dijelaskannya, diskusi  publik yang digelar adalah sebagai mediator bagi peserta dan masyarakat umumnya untuk sama-sama belajar mencermati segala informasi yang ada.

“Pak Jokowi-Maruf sulit akan kalah di Pilpres 2019, lawannya Jokowi bukan siapapun, tapi lawannya adalah bahaya boaks,” paparnya.

Selanjutnya Ketua DPC PDI Perjuangna Kabupaten Dompu, Subarno menjelaskan bahwa berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesunggunya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.
Dikatakannya, umumnya informasi hoax atau sesat biasanya bermuatan fanatisme atas nama ideologi, agama, judul dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.

Ia menyebutkan, ada beberapa kasus hoax yang bisa dilihat menjelang Pilpres untuk menyerang salah satu calon presiden dari isu kertas suara satu kontainer tercoblos, isu penganiayaan Ratna Sarumpaet dan isu yang menyerang pribadi Jokowi soal paham Komunisme dan lain-lainnya.

“Mohon maaf saya tidak berbicara calon presiden yang lain akan tetapi saya akan menjelaskan kasus-kasus hoax dan ujaran kebencian pada Paslon no urut 1 yaitu Jokowi sebagai calon yang didukung oleh partai saya yaitu PDIP, dari kasus hoax katanya Jokowi kader PKI. Padahal sesungguhnya yaitu tidak benar secara fakta, kasus Ratna Sarumpaet dan lain-lain,” bebernya.

Lebih jauh, Subarno menjelaskan  yang perlu diketahui bahwa Jokowi tidak ada henti-hentinya untuk memerhatikan NTB. Salah satu kerja nyatanya membangun bendungan-bendungan di Dompu.

“Kita masyarakat Dompu harus mengingat dan berterima kasih kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak pernah henti-hentinya memperhatikan pembangunan di NTB, salah satunya dibangunnya bendungan besar di Dompu, itu perlu kita ingat,” paparnya. [ RED]

Ibrahim wartawan Jurnal NTB

BONGKAR, Kabupaten Bima,- Seorang wartawan di Bima dianiaya oleh seorang oknum guru PNS yang bekerja di SDN 1  Teke Kabupaten Bima. Kejadian yang memilukan itu berawal dari sebuah kasus penangkapan seorang guru RFI yang diduga telah berbuat asusila terhadap seorang janda.

Menurut pengakuan Ibrahim yang juga wartawan Jurnal NTB yang dikonfirmasi oleh media ini menuturkan jika perbuatan asusila itu kata pria yang akrab disapa Bram sudah diakui oleh oknum guru RFI. Hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RFI diatas meterai 6000 yang disaksikan oleh ketua RT dan mengetahui dua Kepala Dusun.

Berdasarkan surat pernyataan itu lanjut Bram, Senin (28/01) siang, ia melakukan konfirmasi terhadap saudara RFI untuk kepentingan berita. Namun RFI justeru menunjukkan sikap arogan dengan memukulinya.

"Saya dipukul sebanyak lima kali hingga tersungkur. Kejadian ini banyak saksi mata yang melihatnya," ungkap Bram.

Perbuatan RFI ini sangat tidak diterima oleh Bram dan sangat merugikan dirinya. Untuk itu Bram membawa persoalan ini dijalur hukum.

"Kasus ini resmi saya laporkan ke Polres Bima atas dugaan penganiayaan," jelasnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Bima masih dalam upaya konfirmasi mengenai kasus tersebut. (Jf)