Raperda OPD Kota Bima Dikonsultasikan Ke Provinsi

iklan 970x250 px

Raperda OPD Kota Bima Dikonsultasikan Ke Provinsi

28 Oktober 2016


BONGKAR.INFO, Kota Bima.- Saat ini Raperda hasil pembahasan tingkat Kota Bima sedang dikonsultasikan  ke Pemerintah Provinsi NTB, dalam waktu 15 hari kedepan Raperda tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) akan segera diperdakan.

Kepala Bagian Organisasi Setda Pemkot Bima, Ihya Ghazali dikonfirmasi oleh wartawan jum’at (28/10) lalu mengaku, untuk Raperda OPD saat ini sedang dikonsultasikan ke Pemerinth Provinsi NTB disana akan diperiksa dan dikoreksi. Ungkapnya

Selain itu waktu kerjanya diperkirkan selama 15 hari kedepan, dan setelah dari Provinsi segera Raperda OPD akan di undang-undangkan, baru kemudian akan diterbitkan Perwali untuk fungsi tugas sesuai dalam OPD.

 Ditanyakan gambaran SKPD sesuai Raperda OPD, untuk SKPD ada penambahan dari sebelumnya,  totalnya ada 34 SKPD, terdiri dari 29 Dinas Badan  plus lima Kecamatan.

Sementara ada juga SKPD yang dilebur dan dimekarkan, seperti Dinas Kehutanan akan jadi Bidang pada salah satu Badan, begitupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan jadi dua SKPD, Dinas Sosial tersendiri dengan Dinas tenaga Kerja, begitupun Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Tetapi walaupun ada penambahan dan Pengurangan SKPD, ada banyak SKPD juga ramping struktur, contoh Ispektorat sebelumnya ada 4 irbang, sekarang tinggal dua irbang, Bappeda ada 4 bidang karena dia tipe B hanya tinggal tiga bidang.
Demikian juga Dikpora dan Dikes, Pariwisata gabung dengan pemuda dan olahraga, sementara Kebudayaan gabung ke Dinas Pariwisata Gabung ke Dikpora.
Termasuk kata mantan Kabag Humas ini, Sekretarit Dewan pengurangan satu kabag, Humas dan Protokol Masuk ke Umum,  di Setda Pemkot Bima tambah satu dari 8 jadi Sembilan bagian karena tipe B. Perijinan dengan penanaman modal.

Ketika disinggung molornya Perda OPD Kota Bima? Diakui Ghazali, karena memang Pemerinth dan Dewan sebelumnya sepakat untuk mendahulukan pembahasan APBD Perubahan, walaupun demikian waktu diberikan Pemerintah pusat terhitung sejak diterbitkan PP tentang OPD enam bulan kedepan, artinya sampai desember, terangnya.(AzQ)