Najamudin : Dana DAK Tidak Bisa di Kerjakan Oleh Dinas

iklan 970x250 px

Najamudin : Dana DAK Tidak Bisa di Kerjakan Oleh Dinas

9 November 2016


Najamudin, Anggota DPRD Kota Bima
BONGKAR.INFO, Kota Bima- Di Dinas Kehutanan Kota Bima ada anggaran dana DAK senilai 2, 6 M, anggaran ini diperuntukan untuk pengadaan bibit, penanaman, pembuatan embung, dan cekdam.

Untuk pengadaan bibit sendiri anggaranya lebih kurang Rp. 200.000.000+-, itu dibagi 7 (tujuh) lokasi, perlokasinya diperkirakan Rp. 34.000.000 juta, dan untuk penanaman sendiri perlokasinya sekitar Rp. 23.000.000-+, dibagi 7 lokasi, dan itu merupakan nota pesanan dan bukan penujukan langsung.

 Untuk memilih Cv adalah kewenangan PPK, dan tentunya Cv yang digunakan memenuhi sarat menurut PPK. Nama nama Cv juga belum difinalkan, karena dokumennya belum selesai. Demikian yang disampaikan oleh Anwar PPK DAK Dinas Pertanian kepada media ini saat ditemui rabu (09/11) diruang kerjanya.

Anggaran dana DAK ini sebagiannya sudah digunakan untuk pembangunan embung, dan sebagiannya lagi masih utuh direkening Dinas Kehutanan dan belum ditransfer kerekening kelompok tani, dan rencananya anggaran tersebut akan digunakan untuk pembelian bibit dan penanaman.

Menurut Anwar, anggaran dana DAK tahun kemarin itu dipihak ke tiga kan, kalo sekarang dalam juklaknya itu bisa di swakelola kan, dan yang diutamakan adalah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, misalnya kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penanaman di hutan rakyat.

Swakelola juga dalam petunjuk juklak dan juknis itu ada tiga, swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas, swakelola dengan kelompok masyarakat dan swakelola pihak ketiga. Terangnya

Ketika wartawan media ini menyinggung terkait tiga swakelola yang dimaksud salah satunya swakelola yang mana  digunakan dalam kegiatan penanaman dan bibit ini, Anwar menjawabnya tergantung kondisinya dan sekarang kami menggunakan swakelola kelompok tani. Ujarnya.

Sementara anggota komisi II DPRD Kota Bima Nazamudin yang dimintai tanggapanya mengatakan " Dana DAK itu dana yang sudah memiliki label, kemudian sistem pengelolaannya sudah diatur semua".
"Dana DAK juga tidak bisa di kerjakan oleh pihak Dinas, dan jika pihak Dinas diketahui mengerjakan, maka kami akan bersikap. Kami akan memanggil pihak Dinas untuk melakukan konfrontir. Ujarnya.(AzQ)