Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style5

Ketua Komisi III DPRD Kota Bima


BONGKAR.INFO, Kota Bima- Semangat Pemerintah Kota Bima dalam menata kembali drainase dibeberapa titik di Kota Bima ini, sebenarnya perlu mendapat apresiasi yang baik dari semua pihak, namun langkah dan semangatnya itu rupanya berbanding terbalik dengan harapannya. Hingga hari ini dana DSP (Dana Siap Pake) yang digunakan untuk mengerjakan proyek drainase, masih juga dipersoalkan oleh anggota  Komisi III DPRD Kota Bima.

Dalam sebuah petikan wawancara media ini dengan Kepala BPBD Kota Bima H. Syarafuddin pada kamis, (16/3) lalu dihalaman kantor Pemkot lama terkait pekerjaan drainase beberapa waktu lalu, Kepala BPBD  mengatakan, dana yang digunakan untuk pekerjaan saluran drainase dibeberapa titik di Kota Bima ini adalah dana DSP (Dana Siap Pake)  dengan nilai anggaran sebesar Rp. 13,1 Milyar, dan menurutnya dana DSP ini adalah dana yang fungsinya pada saat darurat menuju masa transisi pemulihan.

Sementara penggunaan dana DSP dalam pekerjakan proyek drainase yang ada di Kota Bima ini menuai kritikan pedas dari sejumlah anggota Komisi III DPRD Kota Bima, bahkan Ketua Komisi III menuding BPBD telah menyalah gunakan anggaran DSP, Sebab menurut Sudirman Deje, SH, penggunaan dana DSP  hanya pada masa tanggap darurat saja.

“Jika BPBD Kota Bima menggunakan dana DSP untuk memperbaiki saluran drainase yang telah dibongkar itu, maka BPBD telah menyalah gunakan anggaran tersebut,  dan ini adalah sebuah pelanggara” terangnya.

Menurut saya, lanjutnya, hal ini bisa saja dipidanakan”, sebab dana DSP hanya digunakan pada saat tanggap darurat pasca banjir kemarin, lalu kenapa digunakan saat ini, ungkapnya kepada media ini selasa, (21/3) di ruang sidang DPRD Kota Bima.

Deje pun menuturkan terkait perbedaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif, “ini lah perbedaan pemahaman kami dengan teman teman yang ada di eksekutif, bagi kami yang namanya membangun baru tentu sumber dananya haruslah Rehab Rekon, dan dana tersebut harus dibahas oleh kami ditingkat Dewan, berbeda dengan dana DSP (Dana Siap Pake), yang fungsinya pada saat tanggap darurat saja, seperti pasca banjir kemarin, yang sifatnya sama seperti dana Cash for work yang diperuntukan bagi masyarakat yang terkena dampak banjir, tapi rupanya BPBD justru menerjemahkan lain fungsi dana DSP itu” jelasnya.

“Kalau BPBD Kota Bima masih juga menggunakan dana DSP untuk membangun kembali drainase yang telah dibongkar tersebut, maka kita tunggu saja hasinya nanti" ungkapnya dengan nada tegas. (AzQ)


About Redaksi Bongkar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Top