Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style5



BONGKAR.INFO, Kabupaten Bima- Wakil Bupati Bima Dahlan M.Noer membuka secara resmi rapat koordinasi Pemberdayaan Masyarakat berbasis Sosial Budaya pada hari Rabu (24/5) di aula kantor Bupati Bima.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bima beserta jajaranya, Para Kepala SKPD Lingkup Pemkab. Bima, Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh staf ahli menteri bidang UMKM dan Ketenagakerjaan Bapak Sidky Lego Pangesti Suyitno, Asisten Deputy Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PMK, Ibu Magdalena, Bapak/ibu dari kementrian pendidikan dan kebudayaan dan kementrian perikanan kelautan,Ketua Percepatan Pengembangan Samota Provinsi NTB, Kepala Bappeda Dan Litbang Kota Bima, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu, Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Bima, Kabupaten Bima dan kabupaten Dompu.

Wakil Bupati BIma Dahlan M.Noer dalam arahan, , Pemerintah Kabupaten Bima menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya ini dalam rangka terus memacu gerak laju pembangunan di kabupaten Bima khususnya di kawasan Tambora dan sekitarnya dan seluruh wilayah kabupaten dan kota Bima pada umumnya, karena peserta Rakor Pemberdayaan Masyarakat berbasis sosial budaya ini juga dihadiri oleh para pejabat di tiga wilayah yaitu di kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Dipaparkan pula bahwa terkait dengan Kawasan Sanggar-Tambora dan sekitarnya sesungguhnya memiliki ragam potensi baik di sector kepariwisataan, sejarah, sosial budaya, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, dan ekonomi kreatif. Namun harus diakui bahwa di kawasan ini sarana dan prasana belum memadai dan memang diperlukan aspek pemberdayaan masyarakat dan sosial budaya.

Di bidang kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Bima telah menetapkan 6 zona unggulan  pengembangan sector kepariwisataan. Salah satu zona andalan tersebut adalah pengembangan kawasan Bentang Tambora yang meliputi kecamatan Sanggar Dan Tambora yang berada di lingkar utara wilayah kabupaten Bima.

Pengembangan kawasan Bentang Tambora diharapkan akan dapat berpadu serasi dengan pengembangan kasawan Samota (Teluk Saleh-Moyo dan Tambora ) yang saat ini juga gencar dilaksanakan oleh otoritas pengembangan kawasan Samota yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Begitupula terkait dengan keberadaan Kota Terpadu Mandiri Tambora, diharapkan melalui Rakor ini, percepatan pengembangan kawasan tersebut dapat kita pacu dalam rangka memajukan kawasan Tambora dan sekitarnya.

Kawasan KTM Tambora merupakan salah satu kawasan strategis kabupaten Bima. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah KTM Tambora perlu diupayakan penataan kawasan peruntukan untuk hutan lindung, kawasan wisata, hutan produksi, peternakan, serta pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar Tambora.

Dahlan berharap melalui rakor ini dapat memacu gerak pembangunan di tiga wilayah di ujung timur Nusa Tenggara Barat ini khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sector ekonomi, sosial budaya, fisik dan infrastruktur dan sector-sektor lainnya yang saling berkaitan erat satu sama lain.

Menurut Kabid Sosbud kementrian pendidikan dan kebudayaan dan kementrian perikanan kelautan RI Susilawati dalam pengantar, rakor yang dilaksanakan ini dalam rangka merumuskan masukan kebijakan dan sinkronisasi antara pemerintah sehingga dengan adanya sinkronisasi ini diharapkan kedepan dalam rangka menyamakan persepsi terkait pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan sehingga kedepan dapat  meningkatkan kapasitas SDM dan Kelembagaan dan peningkatan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Maka dari itu rakor yang dilaksanakan ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi terkait dengan progam dan kebijakan y,ang akan dilaksanakan demi menciptakan kebutuan kebijakan peningkatan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat.

 Begitujuga disampaikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan yang diwakili oleh staf ahli menteri bidang UMKM dan Ketenagakerjaan Bapak Sidky Lego Pangesti Suyitno juga menyampaikan, dengan adanya rakor ini sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam bidang  Pemberdayaan Masyarakat berbasis Sosial Budaya sekaligus sebagai upaya untuk mendorong sinkronisasi upaya lintas kementerian lembaga melalui Koordinasi Kebijakan dalam rangka penetapan, dan pelaksanaan kebijakan melalui pengembangan sosial budaya dengan harapan dengan adanya rakor ini dalam rangka menyamakan persepsi guna merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan kedepannya.

Oleh karena itu dengan adanya rakor ini Kemenko PMK akan menracnang bentuk upaya bersama lintas prakarsa guna pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sosial Budaya.Adv ( AnZ)

About Redaksi Bongkar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Top