Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style5



BONGKAR.INFO, Kota Bima- Walikota Bima M. Qurais H. Abidin menyampaikan penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran (TA) 2016 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bima hari Senin, 12 Juni 2017.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Fery Sofiyan, SH. Selain Walikota, hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Ketua KPU Kota Bima, Plt. Sekda Kota, para pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Kota Bima beserta Lurah, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penyampaian LKPJ merupakan kewajiban Kepala Daerah guna memberikan informasi kinerja Pemerintah dalam kurun waktu 1 tahun pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

LKPJ pelaksanaan APBD Kota Bima Tahun Anggaran (TA) 2016 dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas oleh DPRD Kota Bima.

Raperda ini memuat laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah diperiksa oleh BPK.

Dinamika kehidupan dan perkembangan teknologi informasi semakin cepat dan beragam, menuntut Pemerintah Kota Bima harus merespon dan bersikap antisipatif serta visioner, sehingga tuntutan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan harus diakomodir. Namun demikian, masih terdapat beberapa tuntutan dan harapan masyarakat belum dapat dilayani secara maksimal. Tentu hal tersebut akan menjadi catatan khusus dan merupakan agenda prioritas untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

Ada satu catatan penting yang disampaikan Walikota, yaitu terkait kejadian banjir bandang bulan Desember 2016 lalu. Disamping mengganggu aktivitas masyarakat, bencana banjir tersebut juga mengganggu aktivitas pemerintahan secara keseluruhan, baik secara teknis operasional maupun secara administrasi.
“Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pertanggungjawaban APBD TA 2016, semua elemen ASN dari berbagai bidang tugas dan fungsi membangun kerja keras untuk mengatasi ekses negatif dari dampak banjir tersebut, sehingga penyusunan LKPJ TA 2016 dapat dirampungkan dengan baik walaupun ada dokumen pelaksanaan kegiatan pada beberapa OPD yang terkena banjir”, kata Walikota.

Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTB. Hasil penilaian atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Bima mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP). Hasil ini merupakan buah karya kolektif yang diperankan secara bersama antara  legislatif, eksekutif dan masyarakat Kota Bima.

Dokumen LKPJ selanjutnya diserahkan oleh Walikota kepada Ketua DPRD Kota Bima untuk dibahas lebih lanjut oleh DPRD Kota Bima.(AzQ)

About Redaksi Bongkar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Top