Dinas PUPR Kembali Gelar Sosialisasi Penataan Ruang di Kecamatan Asakota

iklan 970x250 px

Dinas PUPR Kembali Gelar Sosialisasi Penataan Ruang di Kecamatan Asakota

3 Oktober 2017


BONGKAR.INFO, Kota Bima- Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Asakota Dinas PUPR Kota Bima melalui Bidang Tata Ruang  selasa (3/10) kembali menggelar sosialisasi terkait kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan tata ruang.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh asisten I Pemerintah Kota Bima, Drs. M. Farid, M.Si itu dihadiri oleh Dinas BAPPEDA Kota Bima, tokoh tokoh masyarakat, tokoh pemuda LSM, Ketua RT/RW, Karang Taruna dan LPM yang ada di Kecamatan Asakota.

Menurut M. Farid, M.Si, sesuai dengan peraturan pemerintah no. 68 tahun 2010 tentang bentuk tataruang dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang, maka bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang antaralain, memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan tatarung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat dapat memberikan pandangan serta idenya untuk pembangunan diwilayahnya masing masing.

Disisilain, rencana pemerintah Kota Bima yang akan membangun 218 unit rumah bagi korban  banjir bandang Kota Bima yang akan dialokasikan diwilayah kecamatan Asakota, tepatnya diatas lahan karantina hewan kelurahan Jatiwangi, menurut M. Farid adalah  bagian dari kepedulian Pemerintah Daerah terhadap masyarakatnya.

Sesuai menyampaikan sambutannya Asisten I Pemerintah Kota Bima langsung kembali ke kantornya.

Sementara Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Bima Jainudin ST yang ditemui oleh wartawan media ini mengatan  tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat memahami tentang penataan ruang di Kota Bima Sebab  kedepanya ruang yang ada di Kota Bima lebih khususnya di wilayah  Kecamatan Asakota akan dimanfaatkan sebagai Kawasan industri, Pergudangan, parawisata dan Perdagangan Jasa, ujarnya.

Ditambahkan Junaidin, untuk diwilayah Asakota yang lebih dominan adalah penataan ruang perdagangan barang dan jasa, sedangkan untuk wilayah parawisatanya hanya sebagiannya saja.

Untuk itu Junaidin pun berharap kepada seluruh masyarakat Kota Bima agar setiap membangaunan sesuatu apapun yang berkaitan dengan usaha harus membuat ijin terlebih dahulu ,sebab selama ini yang sering terjadi kebanyakan masyarakat pelaku usaha di Kota Bima ini, membangun dulu baru ijinya dibuat, terangnya. (AzQ)