Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style5




BONGKAR.INFO, Kabupaten Bima- Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial di kabupaten Bima, Kamis (02/11). Kegiatan yang berlangsung diaula kantor Bupati Bima ini sekaligus dirangkaikan sosialisasi draf Perda terkait dengan rembug desa strategi penanganan konflik sosial berbasis kaeraifan lokal.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekda Kabupaten Bima Drs. HM.Taufik HAK, M.Si., dan dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PAN, Ilham, Waka Polres Bima beserta jajaranya, Dandim 1608 Bima beserta jajaranya, unsur Akademisi, Kepala Kebangpol kabupaten Bima beserta jajaranya, serta seluruh camat.

Sekda Kabupaten Bima dalam arahannya menyatakan,  terkait dengan penanganan Konflik sosial yang sering terjadi diwilayah kita perlu dilaksanakan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel dan transparan secara tepat melalui langkah-langkah pencegahan konflik, penghentian serta pemulihan pasca konflik sehingga akan terciptanya kehidupan masyarakat aman  tentram dan damai. Sehingga dalam hubungan sosial kemasyarakatan akan berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan  serta keberlangsungan fungsi pemerintahan itu sendiri.

Ketentraman dan ketertiban serta jauh dari ancaman konflik sosial merupakan syarat utama untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam memupuk partisipasi aktif dari seluruh elemen.  Oleh karena itu hakekat penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan pengejewantahan kondisi dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat mengikhtiarkan secara konsisten dan terpadu dengan berbagai langkah yang konkrit dalam rangka pencapaian target pembangunan secara bertahap dan terukur.

Dalam rangka mencegah terjadinya konflik sambung Sekda, maka diperlukan gagasan maupun inovasi terbaru pemerintah daerah dalam rangka pencegahan konflik dengan pembentukan ” rembug desa” sebagai sebuah strategi dalam rangka penanganan konflik sosial tersebut.

"Rembug desa itu sendiri  merupakan sebuah lembaga tingkat desa yang mengakomodasi secara konkrit hak dan potensi masyarakat dalam berpartisipasi aktif secara profesional guna menangani berbagai persoalan yang berpotensi melahirkan konflik sosial," ungkapnya.

Sekda berharap kepada seluruh pemerintah desa dan kecamatan bersama pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah maupun program apa yang akan dilakukan dalam rangka mendukung kesinambungan dalam penanganan konflik sosial tersebut.

"Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini akan melahirkan beberapa ide atau pemikiran yang cerdas dalam rangka penanganan konflik sosial di tengah masyarakat," ungkapnya.

Menurut kepala Kesbangpol Drs. Ishaka dalam pengantarnya menyatakan, guna memberikan pencegahan terkait penanganan konflik ini dapat dilakukan dengan mengoptimalisasi perselisihan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat, dan dapat melibatkan peran serta masyarakat,sehingga penyelesaian ini dapat diredam.

"Digelarnya kegiatan ini dalam rangka mencari jalan keluar sehingga konflik yang terjadi di desa maupun kecamatan dapat ditangani secara cepat, tepat dan akurat," tuturnya.

Munculnya konflik kata Ishaka,  juga berpotensi disebabkan dari latar belakang ekonomi, sosial budaya, sara, sengketa batas wilayah dan sengketa sumber daya alam atau sengketa lahan yang masih perlu dilakukan penanganan dan penyelesaian secara komprehensif, disamping itu motif terjadinya konflik sosial itu dapat dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti kebebasan menyatakan pendapat yang berlebihan melalui berbagai media dan meluasnya penggunaan media sosial untuk aktivitas provokasi, agitasi, propaganda negatif, dan penyebaran berita bohong telah mendorong perilaku intoleransi dan sikap anti kebhinnekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Mudah-mudahan dengan adanya rakor ini penanganan konflik bisa dilaksanakan secara profesional dan akuntabel," harapnya.

Hal yang sama disampaikan oleh Dandim 1608 Bima Kolonel CZI Yudil Hendro, dalam rangka penanganan konflik sosial ini harus dilakukan dengan cara fokus dan konsisten. Hal ini  dilakukan agar bagaimana keseriusan menangani terjadinya konflik ini dengan sungguh-sungguh sehingga kedepan konflik dapat ditangani dalam rangka memberikan rasa kenyamanan oleh seluruh warga masyarakat.

Begitu pun disampaikan oleh Waka Polres Bima Kolonel Abdi Mauludin bahwasannya konflik ini merupakan suatu proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya.

"Jika suatu keadaan tidak dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik tersebut tidak ada dan begitu juga sebaliknya," tuturnya. (AnZ)



About Redaksi Bongkar

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Post a Comment


Top