Komentar
BONGKAR.INFO,Kabupaten
Bima - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
(NTB) Muhammad Amin, SH pada Rapat Kerja (Raker) Gubernur dengan Bupati,
Walikota Se-Nusa Tenggara Barat dalam Rangka Pemantapan Persiapan Pilkada
Serentak tahun 2018 Rabu (22/11) di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya Mataram.
Rapat kerja ini Wagub didampingi FKPD Provinsi NTB, Ketua
KPU Provinsi NTB Lalu Aksar Anshori. Selain itu turut dihadiri juga oleh
Sekda, Asisten Pemerintahan, Kesbang, Kabag Administrasi Pemerintahan, Ketua
KPU, Panwaslu Kabupaten/Kota Se-NTB.
Wagub dalam sambutannya mengatakan, Pilkada serentak
harus memberikan kenyamanan agar para pemilih dapat memilih tanpa
tekanan.
Ditilik dari tingkat kepatuhan, Indonesia menempati posisi
yang tergolong sangat tinggi yaitu 80 poin dibandingkan negara Amerika yang
ditandai dengan pelaksanaan Pemilu secara demokratis sesuai undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
"Tingginya kepatuhan terhadap undang-undang dan
pemerintahan tersebut menjadi modal bagi penyelenggara Pilkada untuk dapat
melaksanakan seluruh tahapan secara demokratis,” ungkap Wagub.
Berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak ini Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB yang diwakili Itratip, ST, MT
(koordinator Devisi SDM dan Kelembagaan) memaparkan materi kesiapan Bawaslu NTB
mengawal Pilkada serentak tahun 2018.
Itratip mengemukakan motto Bawaslu yaitu, “Bersama rakyat
awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”. Kata dia,
tanpa partisipasi dari masyarakat maka mustahil kinerja Bawaslu dapat mencapai
tujuan.
"Tugas penting Bawaslu adalah memastikan agar dalam
penyelenggaraan Pilkada serentak tidak terjadi pelanggaran secara Terstruktur,
Sistematis dan Massif (TSM) yang dapat mengakibatkan diskualifikasi
calon," tuturnya.
Raker ini juga mendengarkan pemaparan Wakapolda , Ketua KPU
NTB dan unsur FKPD Provinsi NTB. (AnZ)
|