HMI-MPO Desak Walikota Bima Cabut Laporan Yang Dinilai Mengkriminalisasi Aktivis

iklan 970x250 px

HMI-MPO Desak Walikota Bima Cabut Laporan Yang Dinilai Mengkriminalisasi Aktivis

14 November 2019

Kota Bima, BONGKAR.- Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bima menggedor kantor DPRD Kota Bima pada kamis (14/11).

Dalam aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa HMI-MPO tersebut, mendesak Walikota Bima H. M Lutfi agar segera mencambut kembali sejumlah laporan polisi terhadap para aktivis karena dinilai telah mengkriminalisasi mereka (aktivis).

Menurut koordinator aksi Abdul Halik, kritik
aktivis terhadap kebijakan pemerintah itu hal yang wajar, dan tidak perlu terlalu dibesar besar besarkan.

"Sebagai mantan aktivis, Walikota Bima, H. M Lutfi harusnya memandang keritikan aktivis tersebut sebagai cambuk untuk lebih mawas diri dalam mengahadapi setiap persoalan yang terjadi di Daerah ini, dan bukan malah sebaliknya melaporkan orang orang yang telah mengkritiknya".

Tidak hanya mendesak walikota Bima agar mencambut laporan sejumlah aktivis massa HMI MPO juga menyorot kinerja satu tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bima Lutfi-Feri yang dinilai banyak persoalan.

Di antaranya, defisit anggaran sebesar Rp18
miliar, Rp 10 miliar untuk pembangunan masjid Agung Al-Muwahidin yang tidak bisa terealisasi di tahun 2019 ini, Pembangunan Taman Kodo Rp. 4.3 Milyar dan Rp 7 milyar untuk dana Bansos. (AzQ)