Diduga Ada Perlakuan Istimewa Terhadap Plt Kadis Pariwisata

iklan 970x250 px

Diduga Ada Perlakuan Istimewa Terhadap Plt Kadis Pariwisata

23 Desember 2019
Sekda kota Bima H. Muhtar Landa

Kota Bima, BONGKAR,- Diduga ada pejabat yang diperlukan istimewa oleh Wali Kota Bima di Dinas Pariwisata Kota Bima, dimana sejumlah pejabat ASN lingkup Pemkot Bima tahun lalu nyaris telah didefinitifkan, namun jabatan yang satu ini malah dibiarkan dan terkesan ada pembiaran oleh Wali Kota.

Selain itu pada tahun lalu juga ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai kepangkatan dan golongan pernah melakukan Demosi Terhadap Walikota Bima, karena dianggap mutasi yang dilakukan oleh Wali Kota tersebut tidak mempertimbangkan kepangkatan dan golongan para ASN.

Dari sekian jabatan baik eselon 2, eselon 3 dan 4, hanya jabatan Kadis Pariwisata saja yang tersisa dan tidak dilakukan lelang jabatan. Apakah ada kekhususan pada jabatan yang satu ini, dan Sudah berapa lamakah Sunarti menjabat Plt ?, bukankah jabatan Plt yang disandang Sunarti lebih dari enam bulan ?.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), M Saleh dikonfirmasi wartawan menjelaskan, jabatan Plt Sunarti mengacu pada aturan baru (tidak disebutkan apa aturan itu) dimana baru memasuki sebulan dari tiga bulan kedua sebagaimana aturan itu.

Saleh tidak merinci dan mengkonfigurasi dengan lamanya Sunarti menjabat sebelum aturan baru tentang pengangkatan pejabat Plt tersebut. "Plt Dinas Pariwisata baru memasuki masa bulan pertama dari perpanjangan tiga bulan kedua. Akan berakhir pada 1 Mei 2020," ujarnya.

Sekda Kota Bima, Muhtar Landa, malah menegaskan, keputusan dan kebijakan jabatan seseorang menjadi hak prerogratif Walikota. Tidak bisa dipaksakan dilelang atau dilakukan pergantian.

Apakah sudah ada pertimbangan oleh Badan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) ?, Ketua Baperjakat ini mengaku sudah memberi pertimbangan dan sudah disampaikan pada Walikota. Keputusan akhir ada di Walikota sebagai pemilik hak prerogatif.

Retorika dan dinamika atas jabatan Plt Dinas Pariwisata itu, ditanggapi keras wakil rakyat di rumah rakyat DPRD Kota Bima, M Irfan. Pertama dikritisinya soal penyebutan hak prerogatif Walikota Bima oleh Sekda. Tegasnya, Kepala derah tidak memiliki hak prerogatif, hak itu hanya dimiliki presiden.

"Kepala daerah hanya pelaksana aturan saja. Tidak lebih dari itu, jadi jangan mengada-ada,"sentilnya.

Nah menyangkut lamanya jabatan yang dipercayakan pada Sunarti, wakil rakyat dua periode ini, menyindir potret mengistimewakan seseoang ASN oleh Walikota. Walikota sebutnya tidak boleh membiarkan jabatan Plt yang terlalu lama begitu diatas alasan aturan baru."janganlah beralasan ada aturan baru, "ungkapnya.

Seharusnya jabatan eselon 2 yang lowong segera dilelang. Karena jabatan lain semua sudah dilakukan seleksi."Ada apa dengan jabatan yang satu ini,"tanyanya. (RED)