Warga Penaraga Tagih Janji Pemerintah Pasca Banjir 2016 Lalu

iklan 970x250 px

Warga Penaraga Tagih Janji Pemerintah Pasca Banjir 2016 Lalu

18 Desember 2019


Kota Bima, BONGKAR,- Bantuan banjir bandang tahun 2016 masih mengisahkan persoalan bagi sebagian warga kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima yang tepatnya di RT 01 RW 01. Pasalnya, dari sejumlah warga yang telah didata dan dijanjikan akan mendapatkan ganti rugi dari Pemerintah Daerah sampai hari ini masih juga mempertanyakan kejelasan proyek bantuan banjir tersebut.

Salah seorang warga setempat, Ibu Suharni menututurkan, jika rumah yang ditempatinya masih berdinding tarpal sejak tahun 2016 lalu. Namun, hingga sekarang belum ada bantuan yang diterima dari pemerintah.

Diakuinya, ada belasan keluarga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk korban banjir ini.

"Sejak tahun 2016 lalu, saya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan rumah kami masih berdindingkan tarpal seperti saat ini," ucapnya, Rabu, 18 Desember 2019.

Ia mengaku, setelah dirinya melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah, awalnya saat Wali Kota datang ke Penaraga, dijanjikan akan ada bantuan untuk warga yang tinggal di bantaran sungai. Saat itu, Wali Kota menjanjikan semua warga di bantaran sungai akan mendapat rumah relokasi senilai Rp69 juta di Lingkungan Kadole, Kelurahan Oi Foo, Kota Bima.

"Namun, setelah ditanya kembali.  Yang mendapatkan bantuan rumah di Kadole yaitu warga yang memberikan lahan rumahnya sepanjang 5 meter dari pinggir sungai dan penjelasan itu tak sesuai dengan janji Wali Kota kepada kami," terangnya.

Menurutnya, pihaknya tidak keberatan jika memang lahan rumahnya dari pinggir sungai diambil 5 meter oleh pemerintah.  Namun,  harus ada ganti rugi lahan yang harus diterima oleh warga.

"Untuk lahan rumah kami yang diambil dari 5 meter dihitung dari bibir sungai, kami minta ganti rugi berupa uang tunai, bukan rumah relokasi yang ada di Kadole," paparnya.

Kata dia, yang membuat pihaknya bingung, saat pemerintah tidak memberikan kompensasi sama sekali di tengah ingin mengambil lahan rumah warga sepanjang 5 meter dari sungai. Kondisi ini, tegas dia, tidak sesuai dengan janji Wali Kota kala itu.

"Kami ingin uang tunai bukan kompensasi rumah di Kadole jika ingin mengambil 5 meter dari bibir sungai. Biar kami membangun sendiri rumah yang ada setelah diambil oleh pemerintah lahan kami saat ini," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris RT setempat, Kisman mengaku, bantuan banjir bagi warga di bantaran sungai saat ini tidak sesuai dengan harapan warga sebagaimana janji pemerintah sebelumnya.  Bahkan, pemberian bantuan banyak yang tidak tepat sasaran.  Padahal, banyak warga saat ini yang belum mendapat bantuan sama sekali.

"Rencana pemberian bantuan oleh pemerintah tidak sesuai janjinya di awal. Katanya rumah di Kadole akan diberi tanpa ada ganti rugi pembebasan lahan.  Sekarang sudah lain lagi ceritanya," ujar dia.

Ia berharap, pemerintah bisa memberi ganti rugi uang saja, biar warga yang membangun rumahnya dari sisa lahan jika nantinya pemerintah mengambil lahan mereka 5 meter dari bibir sungai.

Di sisi lainnya, pihak Pemkot Bima terkait dengan bantuan banjir bandang tahun 2016 ini masih dikonfirmasi lanjut atas keluhan warga yang ada.  (RED)