On the spot Komisi 3, Aji Armansyah Minta Jangan Sandiwara

iklan 970x250 px

On the spot Komisi 3, Aji Armansyah Minta Jangan Sandiwara

23 Januari 2020
Aji Armansyah, Mantan Anggota DPRD Kota Bima

Kota Bima, BONGKAR,- Bermula dari pernyataan PPK Bagian AP Setda Kota Bima yang jelaskan bahwa progres Ruang Terbuka Publik (RTP) Kodo sudah mencapai 94 persen, dan pernyataan itupun langsung ditanggapi serius oleh salah seorang mantan anggota DPRD Kota Bima.

Komisi 3 yang memiliki tupoksi pengawasan atas seluruh pembangunan juga ikut tertantang untuk turun melakukan cros cek di lapangan lewat On the Spot.

Hasil On the Spot pun oleh satu dari anggota Komisi 3, Edi Ikhwansyah mengaku secara kasat mata, mega proyek bernilai Rp 4 Miliar lebih itu, baru berkisar 65 persen. Sebab dilihatnya masih banyak pekerjaan fisik yang belum tuntas.

Hanya saja pernyataan anggota Komisi 3 itu sepertinya tidak linear dengan pernyataan Ketua Komisi 3, Khalid Bin Walid. Ia terkesan lebih sepakat dengan rilis pernyataan progres pembangunan sebagaimana disampaikan PPK pun Kabag AP setda Kota Bima.

Ketidak seriusan dan terkesan sandiwara mulai terbaca, ketika janji tindak lanjut On the Spot dengan memanggil pihak terkait untuk mendapatkan jawaban teknis atas fakta sesungguhnya progres fisik RTP Kodo tidak diindahkan oleh Kabid Cipta Karya.

Parahnya lagi, Sejak On the Spot dua pekan lalu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait belum juga digelar. Ogo sapaan akrab Edi Ikhwansyah, yang dimintai tanggapan terkait hal itu, katanya masih Bintek di Jakarta. Sementara Ketua Komisi  3 Khalid Bin Walid tidak bisa dihubungi karena handphonenya tidak aktif. Artinya RDP itu belum terlaksana hingga menjelang adendum 50 hari tambahan waktu kerja.

Ada apa yang terjadi pada mega proyek ini. Sudah masuk anginkah Komisi 3 ataukah ini bagian dari sandiwara memuluskan pekerjaan yang diduga bermasalah itu ?. Mantan anggota DPRD Kota Bima, H Armansyah kembali angkat bicara. Ia menyentil keras sikap Komisi 3 yang tidak serius menangani dan mengawasi pembangunan yang melekat di hak dan kewajibannya.

"Jangan bersandiwara dan cepat selesaikan masalah yang menjadi tugas dan fungsinya. Ini persoalan serius,"sentilnya.

Mengawasi dan melihat fakta program fisik suatu pembangunan ujar Aji Arman, tidak cukup dengan On the Spot yang cara melihatnya hanya dengan kasat mata apalagi hanya membeo atau mengamini apa yang menjadi pernyataan PPK atau pejabat yang berkewenangan menjelaskan.

Komisi 3 semestinya segera memiliki data mulai dari dokumen kontrak, bestek, laporan pengawasan terdiri dari realisasi fisik atas pelaksanan perencanaan baik gambar maupun RAB. Realisasi keuangan atas proyek sesuai perjanjian dalam kontrak serta dokuemntasi yang menjelaskan progres atas pekerjaan RTP Kodo tersebut."tidak boleh kasat mata dan hanya percaya atas ucapan lisan saja,"ketusnya.

Tidak cukup dengan data yang diperoleh saja sebut mantan Duta PKS ini. Hal penting yang mesti dan segera dilakukan dengan memanggil Kuasa Pengguna Anggran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, konsultan perencana, pengawas lapangan atau internal pekerjaan dinas dan pihak pelaksana pekerjaan atau kontraktornya.

"Pihak-pihak inilah yang harus segera dipanggil untuk dimintai penjelasan atas progres dan posisi pekerjaan yang sesungguhnya terlaksana,"sarannya.

Pernyataan Ketua Komisi 3 yang mengatakan tugas dewan sebagai pengetok anggaran yang dilakasanakan eksekutif, kalaupun dalam bentuk pengawasan, tidak sedetail sekali mengawasi secara teknis soal pekerjaan fisik, disentil pula Aji Arman, sebagai kebodohan dan tidak memahami tugas dewan apalagi menyangkut Komisi 3.
Katanya, tugas dewan itu adalah pengawasan melekat. Tidak boleh sepotong sepotong sesuai pesanan. "Ini yang namanya gagal paham dan pernyataan terkesan sandiwara itu,"sindirnya.

Tugas pengawasan digarisbawahinya, harus sampai ujung hingga ditemukan apa masala yang tersembunyi. Jikapun masalahnya ada dan memenuhi unsur pidana, rekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). (RED)