SiLPA Rp 130 M Lebih Bappeda Bantah, BPKAD Dinilai Keliru

iklan 970x250 px

SiLPA Rp 130 M Lebih Bappeda Bantah, BPKAD Dinilai Keliru

23 Januari 2020
Data Trend nilai SiLPA yang dirilis oleh Bappeda Kota Bima. 

Kota Bima, BONGKAR,- Sorotan Mantan anggota DPRD Kota Bima H Armansyah terkait banyaknya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai angka Rp 130 miliar lebih dibantah oleh pihak Bappeda Kota Bima.

SiLPA yang begitu gemuk ini pun dinilainya menjadi catatan buruk kepemimpinan Lutfi-Feri. Walikota Bima harus bangun dari tidurnya. Harusnya uang yang sudah ada ini bisa dibelanjakan dengan baik.

Pemerintah Kota Bima dibawah kepemimpinan Lutfi-Feri tidak sedang tidur.
Soal SiLPA jelas Fakhruraji, bukan senilai Rp 130 miliar lebih seperti yang disebutkan H Armansyah. SiLPA Pemerintah Kota Bima sebenarnya hanya Rp 98,8 miliar.

"Salah kalau SiLPA Kota Bima senilai Rp 130 miliar lebih," ungkapnya, Kamis (23/01).   

SiLPA yang disebut itu, yaitu SiLPA yang sudah tertuang dalam APBD tahun 2020 senilai Rp 97 miliar lebih dan SiLPA sisa belanja per 31 Desember 2019 senilai Rp 39 miliar lebih yang akan diluncurkan ditahun 2020. Hal ini juga telah disampaikan oleh Kepala BPKAD Kota Bima Zainuddin ke sejumlah media.

Lalu bagaimana tanggapan atas pernyataan Kepala BPKD itu?, Kepala Bappeda justeru menilai Kepala BPKAD menyampaikan informasi yang keliru. Mungkin kata dia, saat menyampaikan informasi itu Kepala BPKAD  tidak menghubunkan dengan SiLPA yang ada dalam APBD.

"Didalam APBD SiLPA ada dua komponen, yaitu sisa dana Rehab Rekon (RR) yang belum teralokasi dan sisa belanja modal serta belanja pegawai," jelasnya.

Mantan kepala DLH ini menegaskan, bahwa SiLPA Kota Bima memiliki riwayat. SiLPA ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan. SiLPA pada tahun 2017 yang tercatat dalam APBD tahun 2018 senilai Rp 200 miliar lebih. Dana sebanyak itu termasuk didalamnya dana rehab rekon (RR) yang muncul di Desember 2017 senilai 166 miliar.

Setelah kepemimpinan Lutfi-Feri sambung dia, dana itu dapat dimanfaatkan sehingga SiLPA tahun 2018 yang tercatat dalam APBD tahun 2019 menjadi 115 miliar lebih. Perlu diketahui, dari Rp 115 milia rlebih itu, dana hibah RR senilai Rp 105 miliar.

“Sudah ada progres yang luar biasa yang dilakukan oleh Lutfi-Feri untuk pemanfaat dana SiLPA,” tuturnya.

Kemudian kata dia, dari SiLPA Rp 115 miliar lebih di tahun 2019 turun menadi Rp 98,8 miliar yang kini sudah tercatat dalam APBD tahun 2020. Di tahun 2018 untuk dana RR yang tersisa Rp 105 miliar, kini tersisa menjadi Rp 62 miliar lebih.

“SiLPA yang Rp 39 miliar yang disebukan oleh kepala BPKAD itu sudah masuk dalam SiLPA Rp 98,8 miliar yang kini tercatat di APBD 2020,” paparnya.

Fakhruraji pun mengaku SiLPA Rp 98,8 miliar itu sifatnya masih indikatif, karena keuangan tahun anggaran 2019 belum diaudit oleh BPK. "Untuk finalnya menunggu hasil pemeriksaan BPK," terangnya.

Jika dilihat dari kinerja, Fakhruraji mengungkap bahwa pemerintah Lutfi-Feri tidak tidur. Buktinya ada penurunan SiLPA dari tahun ke tahun. Walau pun di tahun 2019 diakuinya ada beberaa program yang tak terlaksana karena terkendala proses adminisrasi seperti masjid raya dan dana penguatan ekonomi masyarakat. (RED)