Hasil Monev Disejumlah OPD, Komisi DPRD Sampaikan pada Rapat Paripurna

iklan 970x250 px

Hasil Monev Disejumlah OPD, Komisi DPRD Sampaikan pada Rapat Paripurna

7 Februari 2020
Rapat penyampaian hasil Monev Komisi DPRD Kota Bima

Kota Bima, BONGKAR.- Dari hasil kunjungan kerja dalam daerah dalam bentuk monitoring dan evaluasi (Moneve) disejumlah OPD, Masing-masing Komisi DPRD Kota Bima malam ini Jumat (7/2) menyampaikan hasil kunjungan tersebut pada rapat paripurna.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih juga dihadiri oleh Sekda Kota Bima dan sejumlah kepala OPD.

Syamsurih saat membuka paripurna menjelaskan DPRD juga merupakan cerminan dari pelaksanaan 3 fungsi utama yakni fungsi penganggaran, fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi pengawasan untuk melaksanakan tugas.

Wewenang dan fungsi DPRD serta untuk memastikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bima yang memuat kebijakan-kebijakan daerah yang telah dituangkan dalam program melalui penjabaran secara transparan, akuntabel, tepat waktu dan tepat sasaran, maka menjadi kewajiban bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi kontrol dengan melakukan pengawasan terhadap realisasi dan pelaksanaan APBD Kota Bima.

"Kegiatan kunjungan kerja komisi -komisi DPRD ke masing-masing OPD sesuai dengan bidang koordinasinya, guna mencermati apakah
alokasi pendapatan terutama pendapatan asli daerah dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam apbd sudah dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan," jelasnya.

Usai memberikan penjelasan, agenda kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian hasil monev oleh semua Komisi. Diawali dengan penyampaian Komisi I oleh anggota Amiruddin dari Partai Hanura. Kemudian dilanjutkan oleh Yogi Prima Ramadan duta PAN yang mewakili Komisi II, dan M Amin dari Partai Golkar yang mewakili Komisi III.

Secara umum, dari laporan masing-masing Komisi memberikan catatan penting terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah melalui OPD terkait. Perlu ada peningkatan serapan anggaran, kemudian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditiap OPD, terutama OPD yang pendapatannya masih berjalan ditempat. (RED)