Jaring Asmara di Kelurahan Rontu, Warga Keluhkan Air Bersih

iklan 970x250 px

Jaring Asmara di Kelurahan Rontu, Warga Keluhkan Air Bersih

22 Februari 2020
Reses ke 4 Anggota DPRD Kota Bima Dapil 1 di Kelurahan Rontu

Kota Bima BONGKAR,- Hari ini Sabtu (22/2) sepuluh anggota DPRD Kota Bima Dapil 1 Kecamatan Rasanae Timur dan Raba kembali jaring Asmara (jaring Aspirasi Masyarakat) di Kelurahan Rontu. Hadir pada kegiatan tersebut, Lurah Rontu, Ketua LPM, Ketua RT dan RW, Tokoh Masyarakat Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda Kelurahan Rontu.

Mengawali kegiatan M. Irfan menyampaikan ucapan terima kepada seluruh masyarakat Kelurahan Rontu yang telah memenuhi undangan kegiatan reses anggota DPRD Kota Bima Dapil 1.

Sementara Lurah Rontu, Ihwan sangat mengapresiasi hajatan legislatif Dapil 1 yang ingin menyerap informasi dan aspirasi di Kelurahan Rontu.

Bebera Poin yang disampaikan oleh Lurah yakni ingin mendapatkan penjelasan dari dewan, soal aturan penggunaan dana kelurahan Rp 1 Miliar. Kemudian soal kebutuhan air bersih yang sangat vital bagi warga Rontu.

Selanjutnya Ketua karang taruna Rontu Rawin fals, mempertanyakan terkait kejelasan janji politik walikota Bima mengenai sepuluh ribu lapangan kerja bagi pengangguran di Kota Bima. sementara menurutnya di Kelurahan Rontu sendiri memiliki jumlah pengangguran sangat banyak yakni mencapai seribu lebih pemuda pengangguran.

Kemudian selanjutnya Kepala TK Rontu Habiah, mengusulkan untuk dibangun satu lokal gedung kelas karena menurutnya jumlah ruangan kelas saat ini tidak mampu menampung anak TK yang ada.

Ketua RT 02 Wawan juga meminta agar di beberapa titik di kelurahan Rontu dilakukan pemboran air, karena selama ini di Kelurahan Rontu sendiri mengalami keris air bersih.

Tidak hanya meminta pemerintah untuk melakukan pemboran air bersih, namun Wawan juga meminta agar Jembatan gantung yang ada di kelurahan Rontu segera diperbaiki, karena setiap kali ada banjir tanah yang berbeda di jembatan tersebut terus tergerus dibawah arus banjir.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri menjelaskan, jika Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini.

Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.

Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.

Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)