Pekerjaan Belum Tuntas, Gapensi Desak Aparat Usut RTP Kodo

iklan 970x250 px

Pekerjaan Belum Tuntas, Gapensi Desak Aparat Usut RTP Kodo

11 Februari 2020
Mantan anggota DPRD Kota Bima H. Armansyah yang juga Ketua Gapensi Kota Bima

Kota Bima, BONGKAR,- Pekerjaan Taman Kodo yang tidak selesai hingga batas yang ditentukan menjadi sorotan Gapensi Kota Bima. Apalagi diberikan penambahan waktu lagi, setelah 50 hari kerja penambahan yang tidak rampung, merupakan tindak pidana yang telah merugikan keuangan negara.

Ketua Gapensi Kota Bima H Armansyah mengaku heran dengan pernyataan Walikota Bima yang akan menambah waktu pekerjaan lagi, setelah penambahan 50 hari kerja yang tidak bisa diselesaikan.

"Walikota Bima itu kan mengapresiasi kerja proyek tersebut. Saya heran kok bisa Walikota mengapresiasi kontraktor yang tidak bekerja dengan profesional," katanya, Selasa (11/2).

Pekerjaan yang tidak selesai setelah penambahan waktu 50 hari menunjukkan kerja kontraktor yang tidak profesional. Jadi menurutnya, Walikota Bima tidak perlu memberikan apresiasi.

Soal penambahan waktu 50 hari tersebut sambung H Armansyah, tidak ujug-ujug diberikan begitu saja. Tapi ada indikator dan analisa-analisa secara teknis. Salah satu contoh, jika pekerjaan itu kelalaian dari kontraktor, maka pekerja tidak berhak untuk diberikan penambahan waktu. Kontraktor yang profesional harus bisa bekerja sesuai waktu yang ditentukan dalam kontrak.

"Yang bisa dilakukan penambahan waktu itu apabila ada kejadian alam yang luar biasa. Itupun harus melalui data-data yang otentik. Misalnya hujan yang tidak berkesudahan, harus ada keterangan dari BMKG," jelasnya.

Berbicara mengenai penambahan waktu 10 hari kerja lagi menurut mantan Anggota DPRD Kota Bima itu, tidak boleh lagi ada penambahan waktu. Mau tidak mau, suka tidak suka, kontraktor harus memutuskan pekerjaan tersebut dan tidak bisa dilanjutkan oleh perusahaan tersebut.

"Perusahaan CV Melayu itu harus hentikan pekerjaan itu, harus di blacklist juga. Sisa pekerjaan Taman Kodo itu dikerjakaan oleh perusahaan lain," tuturnya.

Kata dia, apabila kontraktor memberikan ruang agar pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh perusahaan yang tidak profesional tersebut, maka itu merupakan tindak pidana karena telah merugikan keuangan negara.

"Jika pemerintah berani memberikan penambahan waktu 10 hari lagi, maka pemerintah akan berhadapan dengan hukum.
Kami yang tergabung dalam asosiasi Gapensi akan bersurat secara resmi kepada aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas pekerjaan proyek Taman Kodo itu," tegasnya.

Maka selaku Ketua Gapensi ia mendorong dan mendesak kepada aparat penegak hukum untuk masuk dan mengusut tuntas pekerjaan tersebut. Terlebih pekerjaan ini Ruang Terbuka Hijau itu tidak dikerjakan oleh kontraktor resmi dan masuk dalam asosiasi, tapi hanya atas nama.

"Yang kerja itu bukan pengusaha dan kontraktor yang sebenarnya, sehingga pekerjaan yang diberikan ini banyak yang tidak beres, pekerjanya itu abal-abal," tudingnya.

H Armansyah pun menambahkan, yang ia lihat juga ada monopoli pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan penguasa hari ini. Dampaknya, muncul sejumlah pekerjaan yang dilakukan serampangan.

"Buktinya pekerjaan Taman Kodo ini, ini dikerjakan oleh orang yang profesional," pungkasnya. (RED)