Reses Anggota DPRD Dapil 1 di Kendo, Lurah Minta Truk Sampah

iklan 970x250 px

Reses Anggota DPRD Dapil 1 di Kendo, Lurah Minta Truk Sampah

21 Februari 2020
Reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil 1 di Kelurahan Kendo

Kota Bima BONGKAR,- Kegiatan Reses hari ke 3 sepuluh anggota DPRD Kota Bima Dapil 1 Kecamatan Rasanae Timur dan Raba di Kelurahan Kendo tepatnya di mesjid Baidul Ilahi RT 6 RW 2 dihadiri oleh Lurah Kendo, Ketua RT/RW, Babinkamtibmas, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kelurahan Kendo.

Dalam mengawali kegiatan reses, M. Irfan yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Bima kepada sejumlah masyarakat Kelurahan Kendo menyampaikan ucapan terima kasih atas kepedulian dan keikhlasannya yang sudah hadir memenuhi undangan kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil 1.

Sementara Lurah Kendo, H Andi H Mansyur, S.sos mengapresiasi kehadiran wakil rakyat di kelurahan yang dipimpinnya.

Mewakili seluruh warganya, H. Andi menyampaikan aspirasi diantaranya, perbaikan jalan yakni pengerukan jalan ekonomi. Usulan itu sifatnya mendesak dengan segera dikeruk tanah dan batu longsoran tersebut. Kemudian usulan Lurah selanjutnya, pengaspalan jalan ekonomi lintas Kabanta.


Usulan lain terkait infrastruktur yang disampaikan Lurah Kendo, adalah pembangunan jembatan, truk sampah yang belum pernah ada di Kendo, roda tiga serta armada sampah lainya. Jika tidak akunya, maka jangan heran kalau sampah masih dibuang di sungai. Termasuk pembangunan fasilitas Posyandu.

Lalu dibidang sosial usulanya, belum terkafernya dana PKH dan bantuan sosial serta bakulan lainya.

Menariknya, seluriuh aspirasi warga Kendo dipercayakan pada lurahnya. Masyarakat hanya tinggal mengamini saja.

Sementara untuk program kebutuhan warga lain, sebut H Andi lurah Kendo, akan ditanggulangi melalui program dana kelurahan.

Disisilain Andi pun meminta truk sampah yang belum pernah ada di Kendo, roda tiga serta armada sampah lainya. Jika tidak akunya, maka jangan heran kalau sampah masih dibuang di sungai. Termasuk pembangunan fasilitas Posyandu.

Lalu dibidang sosial usulanya, belum terkafernya dana PKH dan bantuan sosial serta bakulan lainya.

Menariknya, seluriuh aspirasi warga Kendo dipercayakan pada lurahnya. Masyarakat hanya tinggal mengamini saja.

Sementara untuk program kebutuhan warga lain, sebut H Ali lurah Kendo, akan ditanggulangi melalui program dana kelurahan.

M Irfan mewakili 9 anggota dewan lain, memastikan, aspirasi warga yang diwakilkan pada lurahnya, akan ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme yang ada. Artinya, melewati proses peleburan program yang akan dituangkan dalam APBD 2021.

Senada juga disampaikan Edi Ihwansyah yang meyakini Kendo juga bagian dari aspirasi yang akan direalisasikan sesuai keperuntukannya.

Soal kebutuhan armada sampah, diyakini akan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). "Insya Allah 5 truk sampah pengadaan tahun ini, satu diantaranya diusahakan untuk Kendo,"janjinya.

H Ridwan anggota Dewan Dapil 1 lainnya menambahkan, beberapa ruas jalan yang ada di Kendo sudah terealisir pada tahu kemarin. Intinya, apa yang menjadi usulan warga menjadi atensi bagi pihaknya.

Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini.

Coba bayangkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Bima ini, dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.

Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Milir untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.

Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)