Reses Terakhir Dapil 1, Masyarakat Nitu Minta Peningkatan Jalan Rontu-Nitu

iklan 970x250 px

Reses Terakhir Dapil 1, Masyarakat Nitu Minta Peningkatan Jalan Rontu-Nitu

23 Februari 2020
Reses Anggota DPRD kota Bima Dapil 1 di Kelurahan Nitu

Kota Bima BONGKAR,- Kegiatan Reses sepuluh anggota DPRD Kota Dapil 1 Raba dan Rasanae Timur di Kelurahan Nitu Sabtu (23/2) tepatnya di halaman Kantor Kelurahan Nitu adalah yang terakhir. Hadir pada kegiatan tersebut Sekertaris Kelurahan Nitu, Ketua RT/RW, LPM, Karang Taruna, Babinsa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda Kelurahan Nitu.

Sementara Lurah Nitu sendiri yang semestinya  membuka acara pada kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Dapil 1 tidak dapat hadir dan dibuka secara langsung oleh Sekertaris Kelurahan Nitu Kota Bima.

Dalam mengawali kegiatan reses, M. Irfan menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga atas kepedulian dan keikhlasan warga Kelurahan Nitu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bima Dapil 1.

Pada sesi penjaringan Aspirasi, Ketua Karang Taruna Kelurahan Nitu, Muhlis meminta tiga hal, yang pertama Lapangan Volly, yang kedua pengaspalan jalan menuju lapangan bola, dan yang tiganya Kendaraan Sampah.

Selanjutnya H Ismail mengusulkan peningkatan dan pengaspalan jalan Rontu-Nitu. Pembuatan Talud dibeberapa lokasi di wilayah Nitu yang bersinggungan langsung dengan areal persawahan.

Sementara Dahlan mengusulkan peningkatan jalan ekonomi so laju, yang memang sudah sangat parah. Untuk kendaraan roda 4 saja sudah sulit melalui jalan tersebut.

Kemudian Tajudin berharap pada wakil Dapil 1, peningkatan usaha kerajinan tenun yang menjadi bagian dari pencaharian warga setempat.

Syafruddin hanya menyapaikan pertanyaan, apakah pelebaran jalan yang diusulkan menggunakan anggaran diluar Dana Kelurahan. Hanya saja ia berharap, dimusyawarakan dulu oleh pemerintah Kelurahan dengan pemilik lahan yang dipakai untuk pelebaran jalan dimaksud.

Beberapa warga lain juga mengusulkan hal yang tidak berbeda, baik usulan terkait infrastruktur pun terkait pemberdayaan.

Apa yang menjadi harapan dan usulan warga, diapresiasi wakil rakyat untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan lebih lanjut, dalam rapat pembahasan baik di internal lembaga dewan pun dengan elsekutif.

Sebagai ploting dari seluruh usulan, harapan serta aspirasi warga Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri meenggambarkan secara menyeluruh akuisisi tatakelola pembangunan dibawah kepemimpinan Lufti-Fery.

Disampaikan Syamsuri, bahwa anggaran Pendapatan Belanja Daeah (APBD) setiap tahunnya berkisar di angka dari Rp 800 Miliar. Sehingga diyakininya seluruh janji politik Lutfi-Feri yang pada prinsipnya telah tetuang dalam RPJMD Kota Bima, ter-realisasi, hingga lima tahun perjalanan pemerintahan ini. .

Menanggapi berbagai usulan warga, beberapa anggota dewan mulai dari irfan, Edi ikhwansyah menjaeab ada yang akan direalisasikan pada tahun 2020 dan ada pula yang diusahakan pada penganggaran tahun berikutnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsuri, menutup dengan pernyataan panjang terkait postur dan realisasi pembangunan yang telah terealisasi.

Diawalinya dengan ilustrasi bahwa dari 10 Kota dan kabupaten yang ada di NTB, hanya Kota Bima saja yang tidak memiliki Masjid di kantor Kepala Daerahnya. Dasar itulah kepemimpinan Lutfi-Feri merealisasikan satu masjid megah di pelataran kantor Pemkot Bima tersebut. Untuk pembangunan Masjid Nur Latif itu, sebutnya, pemerintah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp 4 Miliar. “ini semua komitmen pemerintah dalam membangun Kota Bima tercinta,”ujarnya.

Belum lagi urainya, alokasi anggaran besar yang menunjukan keberpihakan pada masyarakat, dinataranya, Rp 7,5 Miliar untuk para wira usaha. Lalu Rp 35 Miliar untuk alokasi BPJS warga tidak mampu. Rp 1 Miliar dana kelurahan untuk 41 kelurahan yang teralokasi tahun 2020 sehingga berjumlah 41 Miliar untuk seluruh kelurahan se-Kota Bima. ditambah lagi peningkatan intensif RT-RW sampai diangka 350 ribu. Rp 7,5 M untuk eks K2 yang masing-masing dibagikan 500 ribu.

Ditambahkannya, soal Handphon android belum direalisasikan, karena menyesuaikan dengan program Smart city yang telah disiapkan anggaran sedikitnya Rp 10 Miliar. Sebabnya program itu akan mengkoneksi berbagai informasi lapangan diseluruh wilayah Kota Bima. didalamnya ada pula sistem ITE yang kesemuanya terkoneksi dengan perangkat yang ada di Walikota Bima. “Nanti Handphon ketua RT-RW akan dikoneksikan dalam program smart city tersebut,”jawabnya.(RED)