Anggaran Pengadaan Obat-obatan Dipangkas, Ketua Komisi I Kritisi Walikota

iklan 970x250 px

Anggaran Pengadaan Obat-obatan Dipangkas, Ketua Komisi I Kritisi Walikota

10 Maret 2020
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M. Irfan

Kota Bima, BONGKAR.- Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M. Irfan pada Selasa (10/3) kembali melayangkan kritikan pedas terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bima yang telah memangkas anggaran pengadaan obat-obatan untuk RSUD Kota Bima. Padahal menurut Irfan anggaran pengadaan obat-obatan bagi pasien yang dirawat di layanan kesehatan tersebut jauh lebih penting ketimbang mengurus pembangunan pantai lawata.

"Kok lebih penting menggelontorkan anggaran untuk pembangunan pantai lawata dari pada anggaran pembelian obat-obatan bagi pasien di RSUD Kota Bima, kok aneh ya," cetusnya dengan nada heran.

Menurut Irfan, adahal yang jauh lebih penting yang harus diutamakan, yakni layanan dasar masyarakat, kesehatan dan pendidikan. Jangan kemudian karena eforia membangun tempat wisata lalu melupakan kewajiban terhadap hak dasar masyarakat, ujarnya.

Duta PKB ini pun merasa kaget saat mendengar langsung penyampaian Direktur RSUD Kota Bima dan Sekretaris Dikes terkait adanya pemangkasan anggaran pengadaan obat-obatan tahun 2020.

Pemerintah Kota Bima dibawah kepemimpinan H. Muhammad Lutfi dan Ferry Sofian, Menurut Irfan harusnya memikirkan rakyat nya ketimbang menggelontorkan anggaran yang besar untuk pembangunan pantai lawata yang belum jelas outputnya.

"Pembangunan pantai lawata, anggaran yang digelontorkan oleh Walikota sangatlah besar, namun apa outputnya, malah kolam tak dapat dimanfaatkan sampai hari ini. Tempat Pariwisata itu dibangun hanya sebuah slogan saja, coba utamakan masalah kesehatan, pasti bermanfaat bagi masyarakat banyak," tegas Irfan.

"Catatan dewan tingkat koordinasi RSUD Masih dinilai kurang, apalagi  Bapedda, hanya pentingkan perjalanan dinas saja yang diurus," ucap Irfan.

Sebelumnya juga seorang walikota Bima H. M Lutfi pernah berpidato, bahwa kualitas obat-obatan yang diberikan pada pasien dianggap tak layak, padaha yang sebenarnya anggaran Pengadaan obat-obatan tersebut sudah di pangkas.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun oleh beberapa media yang meliput secara langsung kegiatan Sidak Anggota DPRD Kota Bima Komisi I, akibat kurangnya stok obat-obatan  berkualitas, akhirnya bayak pasien kemudian terpaksa dirujuk ke RSUD Bima. (RED)