Ketua TAPD Tegas Bantah Adannya Pemangkasa Anggaran Pengadaan Obat Di RSUD Kota Bima

iklan 970x250 px

Ketua TAPD Tegas Bantah Adannya Pemangkasa Anggaran Pengadaan Obat Di RSUD Kota Bima

11 Maret 2020
Ketua Tim TAPD Yang Juga Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa

Kota Bima, BONGKAR.- Terkait kritikan pedas Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M.  Irfan. Tim TAPD Pemkot Bima membantah dengan keras jika ada pemangkasan anggaran pengadaan obat-obatan di RSUD Kota Bima, malah menurut mereka ditahun 2020 ini Pemkot Bima menambahkan anggaran pada Dinas Kesehatan sebesar Rp 10 milyar.

Ketua TAPD yang juga Sekda Kota Bima, H Muhtar Landa yang dikonfirmasi via telepon, pada Selasa (10/3) mengatakan, Alokasi Dana untuk kesehatan sesuai ketentuan UU adalah 10 % dari APBD dan TAPD telah menganggarkan lebih kurang 13 % dari APBD untuk belanja Dinas kesehatan, dana itu harusnya dibelanjakan sesuai urutan perioritas yang ada.

Namun untuk angka pastinya Sekda menyarankan langsung mengkonfirmasi kepala Bapedda dan Litbang selau sekretaris TAPD " angkanya saya kurang hafal, bisa tanyakan ke bapedda,' saran Sekda.

Terpisah, Kepala Bapedda dan Litbang Kota Bima, Ir H Fakhruranji pada Bimeks mengatakan, tidak benar TAPD memangkas anggaran disetiap OPD " Kita ini dikasi pagu anggaran dalam bentuk gelondongan, sementara yang mengelola pagu itu mau diapakan OPD bersangkutan.

Itu berlaku untuk seluruh OPD, sehingga tidak benar TAPD atau Bapedda yang memangkas anggaran disetiap OPD, sementara Khusus dikes di tahun 2020 kita berikan tambahan anggaran sebesar Rp  10 milyar, dengan harapan mampu menambah peningkatan layanan di RSUD kota Bima.

" Kebijakan OPD mungkin ada prioritas lain yang tak bisa dilihat orang lain, sehingga obat ini tak menjadi prioritas," terang Fakhruranji. Tambahnya, logikanya dikes dapat tambahan Rp 10 milyar untuk  belanja operasional, harapan kita masuk ke RSUD untuk kualitas pelayanan. Contoh dalam bentuk ketersediaan obat dan kesejahteraan pegawai.


Untuk pegwai Makanya kita naikan gajinya, seerri dokter spesialis, menjadi Rp 40 juta setiap bulan, sebenarnya itu keinginan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, kemudian dokter dari 2 juta  menjadi Rp 4 juta termasuk honorarium paramedis.

Tujuan pemerintah bagaimana RSUD Kota Bima bisa menjadi rujukan dan memiliki pelayanan yang maksimal bagi masyarakat kota Bima.(RED)