Al Imran Desak BK DPRD Kota Bima Segera Proses Pelanggaran Etik Oknum Wakil Ketua DPRD

iklan 970x250 px

Al Imran Desak BK DPRD Kota Bima Segera Proses Pelanggaran Etik Oknum Wakil Ketua DPRD

5 Juni 2020
Aliansi Advokat Pro Penanggulangan Covid-19 dan Aliansi masyarakat peduli Covid-19 Kota Bima saat bertatap muka dengan Ketua DPRD Kota Bima diruang kerjanya


Kota Bima, BONGKAR- Peristiwa prosesi akad nikah anaknya Wakil Ketua DPRD Kota Bima beberapa waktu lalu, sungguh sangat menghebohkan. Pro dan kontra terkait hal itu masih terus menggelinding bak bola panas. Meski Gubernur saat kunjungan kerjanya di Kota Bima, Kamis kemarin, meminta agar persoalan itu tidak dibesar besarkan, namun pernyataan Gubernur tersebut tidak lantas membuat sejumlah pihak berhenti untuk terus mengusut dan melawan ketidakadilan tersebut.

Aliansi Advokat Pro Penanggulangan Covid-19 dan Aliansi masyarakat peduli Covid-19 Kota Bima yang sebelumnya melaporkan secara resmi pada Polres Bima Kota terkait peristiwa akad nikah anaknya Wakil Ketua DPRD Kota Bima tersebut, pada Jumat (7/6) mendatangi Gedung DPRD Kota Bima untuk melaporkan pelanggaran Etik oknum Wakil Ketua DPRD Kota Bima tersebut ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bima, dengan tuntutan, agar oknum Wakil Ketua DPRD Kota Bima itu ditindak secara etika di lembaga yang terhormat.

"Kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Covid19 Kota Bima hadir di Kantor DPRD Kota Bima ini untuk meminta BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Bima agar segera menindak dan memproses Oknum Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syamsuri terkait pelanggaran etik yang dilakukannya", Ujar Kuasa Hukum Aliansi Masyarakat Peduli Covid19 Kota Bima Al Imran.

Menurut Al Imran, apa yang dilakukan oleh oknum Wakil Ketua ini adalah pelanggaran berat dan harus diberikan sanksi yang berat pula.

"Saya minta agar BK memberikan sanksi yang berat, berupa pemberhentian menjadi anggota dewan".

Dalam kesempatan itu pula Al Imran juga menyoroti terkait pernyataan Gubernur NTB yang mengatakan masalah Akad Nikah anak Wakil Ketua DPRD Kota Bima tidak perlu dibesar-besarkan karena dia telah meminta maaf, dianggapnya pula pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sesat dan keliru.

"terkait pernyataan Gubernur NTB tersebut saya anggap pernyataan yang keliru, sesat dan tidak mendasar, sebab sampai hari ini NTB belum dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang aman dari Covid19", ujarnya.

Atas surat dari dua alinasi tersebut, BK DPRD Kota Bima mulai bekerja dan siap menuntaskan segala sesuatu terkait laporan dimaksud, dan sesuai dengan wewenang serta aturan yang ada di BK.

“kami siap menuntaskan laporan itu sesuai tahapan dan kewenangan serta aturan yang berlaku,” ungkap Ketua BK DPRD Kota Bima, Sukri Dahlan pada Jumat (5/6) sore tadi.

Sukri yang didampingi anggota BK, H Mustamin pada wartawan, memastikan BK akan bekerja serius tanpa memandang bulu, entah iya adalah Wakil Ketua DPRD Kota Bima, apalagi menyangkut kepentingan umum (masyarakat), tentu akan bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Meski jeruk makan jeruk (mengistilahkan memeriksa anggota sendiri sesama wakil rakyat dilembaga dewan, tetap berpijak pada aturan yang berlaku,”ujarnya.

Ketua BK meminta pada masyarakat lebih  khususnya pada Aliansi yang melapor, berikan kesempatan pada BK untuk bekerja. Yakni pula tegasnya, BK tidak akan tunduk pada intervensi siapapun, golongan manapun serta kepentingan manapun, dalam menuntaskan laporan dimaksud.

Intinya kata Sukri Dahlan, biarkan BK bekerja sebagaimana mekanisme dan aturan yang berlaku. “Soal hasil dan keputusanya tergantung dari proses pemeriksaan baik. Tetapi pada intinya, BK hanya memproses urusan etika saja, tidak masuk dalam wilayah hukum,”pungkasnya.

Diujung pernyataanya, Ketua BK, menjelaskan, ada tiga sanksi yang akan dikenakan pada anggota sebagaimana aturan di lembaga dewan, yakni sanksi ringan, sedang dan sanksi berat. Hasil kerja BK katanya, akan diparipurnakan.(RED)