Ada Pungli di Rusun, BEM STIH Muhammadiyah Gedor Kantor Walikota Bima

iklan 970x250 px

Ada Pungli di Rusun, BEM STIH Muhammadiyah Gedor Kantor Walikota Bima

2 Juli 2020
BEM STIH Muhammadiyah Bima Gelar Aksi di Depan Kantor Walikota Bima

Kota Bima, BONGKAR,- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIH Muhammadiyah Bima pada Kamis (2/7) menggedor Kantor Wali Kota Bima dengan melakukan aksi demonstrasi. Sejumlah masa aksi menyoroti sejumlah persoalan yang terjadi di Rusunawa Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat.

Ketua BEM STIH Muhammadiyah Bima Linnas dalam orasinya mengungkapkan, bahwa telah terjadi dugaan pungutan liar di luar iuran wajib, dengan alasan untuk anggaran perbaikan fasilitas.

Selain pungutan liar Linnas juga menuturkan terkait adanya dugaan wanprestasi pihak pengurus Rusunawa pada perjanjian dan kesepakatan bersama di Kantor DPRD Kota Bima pada tahun 2019 tentang tagihan iuran wajib penghuni Rusunawa.

Persoalan lain, tidak adanya tranparansi dan keterbukaan informasi publik terhadap kebijakan pengelolaan Rusunawa sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian adanya dugaan pengurus Rusunawa yang memindahkan tempat mesin pompa air sebagi sumber utama kebutuhan warga Rusunawa.

“Di Rusunawa juga telah terjadi tindakan represif pihak pengurus yang mengusir paksa 7 Kepala Keluarga karena dianggap provokator untuk tidak membayar iuran wajib perbulan,” ungkapnya.

Selain masalah itu, pihak pengurus Rusunawa juga memungut biaya Rp 600 ribu sebagai salah satu syarat untuk masuk sebagai penghuni Rusunawa tersebut.

Dengan adanya maslah itu, massa aksi meminta agar Kepala Dinas Perkim segera meninjau kembali keputusan yang dianggap merugikan 7 kepala keluarga yang diusir oleh pengurus Rusunawa.

Tidak hanya itu masa aksi pun, meminta Kadis Perkim mempublikasikan serta transparan menggunakan anggaran yang bersumber dari iuran wajib warga Rusunawa.

Juga meminta pertanggungjawaban Kadis Perkim akibat hilangnya pompa air di Rusunawa. Meminta kepastian hukum terhadap pemungutan iuran Rp 600 ribu yang dianggap membebani warga Rusunawa.

“Kami juga meminta iuran wajib perbulan di Rusunawa sesuai dengan iuran Perum NSD yang ada di Kelurahan Ule,” pintanya.

Massa aksi juga meminta Walikota Bima HM Lutfi segera mencopot Faruk selaku Kabid Perumahan Rakyat Dinas Perkim, karena dianggap gagal mengelola Rusunawa dengan baik. (RED)