BEM STIH Sorot Sejumlah Persolan di Rusunawa, Ini Tanggapan Dinas Perkim

iklan 970x250 px

BEM STIH Sorot Sejumlah Persolan di Rusunawa, Ini Tanggapan Dinas Perkim

9 Juli 2020
Rapat evaluasi Jajaran Dinas Perkim

Kota Bima, BONGKAR,- Aksi Demo yang dilakukan oleh BEM STIH Muhammadiyah Bima yang mendesak Pemerintah Kota Bima agar Kepala Dinas Perkim dicopot dari jabatannya karena tidak mampu menyelesaikan sejumlah persolan yang ada di Rusunawa Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima akhirnya ditanggapi serius oleh pihak Dinas Perkim Kota Bima.

Menurut Kasi Perumahan Formil Dinas Perkim Kota Bima Muhammad Salahuddin yang dikonfirmasi oleh wartawan pada Kamis (9/7) mengatakan jika pihak Dinas Perkim Kota Bima telah melakukan rapat evaluasi bersama jajarannya, bahwa apa yang disampaikan, oleh masa aksi pada Demo yang terjadi di Pemkot Bima beberapa waktu lalu itu semuanya tidak benar. Karena dengan dikeluarkannya salah penghuni Rusunawa tersebut, sudah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Setelah melakukan rapat evaluasi, bahwa apa yang disampaikan oleh para demonstrasi itu semuanya tidak benar, karena penghuni Rusunawa yang dikeluarkan oleh kami tentu telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku", ujarnya.

Terkait masalah Pungli yang juga menjadi sorotan para Pendemo itu juga tidak benar adanya.

"Soal pungutan liar diluar dari iuran wajib yang disebutkan masa aksi, tidaklah benar adanya. Karena sampai saat ini, bukti dan saksi tidak pernah ditunjukan oleh mereka," ujarnya.

Salahuddin menjelaskan, pernyataan sikap lain terkait tidak adanya transparansi kebijakan pengelolaan itu secara teknis tidak bisa dilaporkan di luar dari aturan. Artinya pihak Rusunawa hanya bisa menyampaikan laporan pengelolaan kepada dinas teknis, kemudian diaudit lagi oleh Inspektorat.

Lalu kemudian tudingan pemindahan mesin pompa air oleh pegawai setempat, Salahuddin mengungkapkan juga tidak benar. Karena saat dipindahkan mesin pompa air itu dalam kondisi rusak, jadi harus ada perbaikan.

“Wajar pegawai setempat membawa keluar mesin pompa air, karena berniat untuk memperbaikinya di bengkel. Jadi bukan memindahkan untuk hal tidak baik, seperti apa yang sangkakan,” katanya.

Mengenai tudingan wanprestasi sambung Salahuddin juga tidak sepenuhnya bisa dijalankan. Karena saat audensi di ruang rapat DPDRD bersama penghuni Rusunawa dan Dinas Perkim, anggota DPR waktu itu memutuskan 7 penghuni Rusunawa bisa menempati kembali.

“Keputusan DPR kami menghormatinya, tapi kami sebagai eksekutif tidak bisa mengikuti instruksi tersebut. Karena hanya mematuhi kebijakan kepala daerah, dengan tetap mengacu ketetapan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan Rusunawa,” bebernya.

Ia menambahkan, mengingat penghuni Rusunawa merupakan warga Kota Bima yang masih berpenghasilan rendah, serta masih memiliki niat baik untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Maka Walikota Bima telah mengambil kebijakan agar penghuni Rusunawa yang telah dikeluarkan bisa kembali menempati hunian, dengan catatan mengikuti prosedur.

“Atas arahan dan kebijakan beliau, kami telah  membuka kembali proses perekrutan hunian baru. Termasuk di dalamnya 7 orang warga yang pernah dikeluarkan,” tambahnya. (RED)