Skandal Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Baju Dibidik Kejaksaan

iklan 970x250 px

Skandal Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Baju Dibidik Kejaksaan

1 Juli 2020
Kepala Kejaksaan Negara Raba Bima, Suroto

Kota Bima, BONGKAR,- Skandal kasus dugaan korupsi pengadaan baju sejumlah anggota DPRD Kota Bima yang saat ini telah dibidik oleh pihak kejaksaan negeri Raba Bima perlahan akan menuai titik terang. Kasus yang dilaporkan oleh seseorang yang enggan disebutkan inisial namanya oleh pihak kejaksaan ini akan menjadi atensi khusus pihak penegak hukum. Terlebih lagi dalam kasus ini oleh pihak kejaksaan sudah memanggil beberapa orang yang terkait langsung dengan kasus tersebut.

Menurut pihak kejaksaan, sebanyak 6 orang mantan dan anggota DPRD Kota Bima aktif telah dilakukan pemeriksaan dan dimintai keterangannya.

Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima Suroto menjelaskan, setelah menerima laporan pengaduan dari seseorang yang enggan sebutkan namanya, dan sejumlah informasi internal yang diterima Jaksa, saat ini masih dilakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

“Untuk kepentingan pemeriksaan kita sudah panggil 6 orang yang beberapa di antaranya termasuk mantan anggota dewan Kota Bima,” ungkapnya kepada sejumlah media di ruangannya, Rabu (1/7).

Ia menjelaskan, pengadaan baju tersebut sebanyak 2 kali pada tahun 2019. Anggaran yang dialokasikan sekitar 500 juta. Pengadaan pertama sekitar Rp 200 juta dan kedua sekitar Rp 300 juta.

“Sejauh ini belum bisa kita simpulkan apakah mengarah ke korupsi, karena masih mengumpulkan sejumlah keterangan,” katanya.

Suroto mengakui, pihaknya setelah mendapat laporan pengaduan, sekitar bulan Juni 2020 mulai melakukan pemeriksaan. Mengumpulkan sejumlah keterangan juga tidak boleh setengah setengah. Jadi harus utuh, agar bisa ditingkatkan prosesnya ke tahapan selanjutnya.

“Kalau setengah-setengah bisa salah nanti. Makanya dikumpulkan sebanyak banyaknya keterangan dari berbagai pihak,” terangnya.

Suroto menambahkan, untuk kepentingan pemeriksaan pihaknya masih akan memanggil sejumlah anggota dewan lain. Termasuk bagian sekretariat dewan dan pihak ketiga pengadaan baju tersebut.

“Nanti kita lihat proses ini, apakah masuk peristiwa pidana atau tidak,” katanya. (RED)