Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Mengkritisi Mutasi ASN, Sekda Berkilah : Tidak Terjadi Pelanggaran

iklan 970x250 px

Ketua Komisi I DPRD Kota Bima Mengkritisi Mutasi ASN, Sekda Berkilah : Tidak Terjadi Pelanggaran

3 Agustus 2020
Ketua Komisi I DPRD Kota Bima M. Irfan

Kota Bima, BONGKAR,- Prosesi pelantikan puluhan pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang diduga melanggar Perwali ini menuai kritikan dari Ketua Komisi I DPRD Kota Bima. M. Irfan menilai, keputusan mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima tersebut tidak didasari analisis jabatan.

Kader PKB ini juga menyampaikan jika persoalan ini lebih pada bentuk ke tidak mampuan Walikota dalam menterjemahkan hasil kerja tim Baperjakat, sehingga mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima selama ini sarat dengan pelanggaran.

"Ini bentuk ke tidak mampu Walikota dalam menterjemahkan hasil kerja tim Baperjakat dalam menganalisa jabatan, sehingga mutasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bima selama ini sarat dengan pelanggaran", ungkapnya.

Mestinya kata Irfan, sebelum melakukan pelantikan atau memutasi jabatan ASN, Wali Kota Bima harusnya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tim Baperjakat, sehingga tidak lagi salah dalam menempatkan jabatan para ASN.

Anggota DPRD tiga periode Inipun juga mengakui, jika Mutasi dan rotasi jabatan seorang ASN itu memang kewenangan Walikota, namun ketika terjadi ketimpangan dalam menempatkan jabatan para ASN, maka kami juga punya hak untuk mengkritisi kebijakan tersebut, Ujarnya pada Senin (3/8) saat dikonfirmasi lewat via seluler nya.

Sementara terkait kritikan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Pemerintah Kota Bima melalui Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa menyampaikan, bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan eselon 3 dan 4 yang dilakukan oleh Wali Kota Bima pada Kamis lalu telah memenuhi syarat dan ketentuan regulasi yang ada.

"Pelantikan dan Pengambilan sumpah  jabatan bagi pejabat eselon 3 dan 4 yang dilakukan oleh Wali Kota Bima pada Kamis lalu telah memenuhi syarat dan ketentuan regulasi".

Terkait Perwali yang diduga dilanggar oleh Wali Kota Bima pada Pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 kemarin kata Muhtar, "itu tidak benar, sebab Pelantikan sejumlah ASN kemarin, kami masih menggunakan Perwali lama, dan jika dibahas Perwali per Juli 2020, ada aturan peralihan didalamnya yang menyebutkan pemberlakuan pada tahun 2021, tuturnya. (RED)