Ungkap Jaspel Tahun 2020 Belum Terbayarkan, Nakes Nekat Gedor Kantor DPRD

iklan 970x250 px

Ungkap Jaspel Tahun 2020 Belum Terbayarkan, Nakes Nekat Gedor Kantor DPRD

11 Agustus 2020
Nakes audensi dengan anggota Komisi I DPRD Kota Bima

Kota Bima, BONGKAR,- Tidak saja melakukan aksi Demo didepan kantor Dinas Kesehatan Kota Bima, puluhan Nakes ini Selasa (11/8) kembali menggedor kantor DPRD Kota Bima untuk melakukan audensi terbuka dengan sejumlah anggota Komisi I DPRD Kota Bima.

Aksi nekat para Nakes ini sebagai bentuk perlawanan terhadap Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai tidak mampu memenuhi apa yang menjadi tuntutan mereka selama ini.
 
Bayangkan saja selama tahun 2020 anggaran jasa Jaminan kesehatan (Jaspel) bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Kota Bima tak pernah dibayarkan oleh Pemkot Bima. Hal itu terungkap pada saat audensi anggota organisasi profesi kesehatan di Kota Bima bersama pihak Komisi I DPRD Kota Bima, di ruang banggar, Selasa (11/8) tadi.

Audensi yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, M Irfan dan didampingi oleh anggota dewan lainnya yaitu Ryan Kusuma dan Amirudin serta sejumlah anggota komisi I lainnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kota Bima, Kurniadi Pertama mengungkap masalah realiasi pembayaran dana jaspel di tahun 2020 tak pernah dibayarkan oleh Pemkot Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima.

Menurutnya, persoalan insentif ini juga menjadi pemicu gerakan demo Nakes kemarin.

"Penghargaan atas jasa nakes ini yang kami pertanyakan untuk penyemangat kerja terutama saat menghadapi pendemi seperti saat ini," jelasnya.

Pihak Nakes lainnya, M. Aminullah mengatakan masalah jaspel khusus di RSUD kota Bima tahun 2020 sampai hari ini belum cair. Termasuk yang di tahun 2018 masih satu bulan dan 2019 belum dibayarkan selama tiga bulan.

Alasan dari manajemen RSUD Bima, kata dia, masuk dana silpa untuk tahun-tahun sebelumnya sehingga tak bisa dibayarkan.

Sementara itu Hj Rosmiati menegaskan, persoalan jaspel bagi nakes sebenarnya sudah beberapa kali di konsultasikan ke Pemkot Bima, bahkan dirinya pernah menyampaikan juga kepada Kepala Bapedda.

Saat itu katanya akan dibayarkan setelah pembahasan APBD-P.  Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan perwakilan Dikes Kota Bima yang berjanji akan dibayarkan dulu untuk bulan Maret sampai April 2020 sisanya setelah APBD-P tahun ini.

Namun saat pihaknya menanyakan ke BPPKAD mengatakan bahwa sebenarnya anggaran ada pada Dikes yang berwenang membayarkan.

Kata dia, kalaupun memang nanti tak ada realiasi maka jangan salahkan nakes akan ada aksi mogok besar-besaran. 

Menanggapi hal itu, Komisi I DPRD Kota Bima pun kaget mendengar keluhan para nakes ini. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti apa menjadi keluhan nakes ini dan akan mempertanyakan hal ini kepada dinas terkait sehingga jelas apa persoalannya sehingga hak para nakes ini tak diberikan.

"Kami akan tindaklanjuti dan ini merupakan masalah yang serius untuk segera dicarikan solusinya," kata Irfan. (RED)