Dua Warga Miskin Penerima BSPS Dicoret, Kabid Perumahan Dinas Perkim Membantah

iklan 970x250 px

Dua Warga Miskin Penerima BSPS Dicoret, Kabid Perumahan Dinas Perkim Membantah

23 September 2020
Kabid Perumahan Dinas Perkim, Faruk Rangga

Kota Bima BONGKAR,- Menanggapi terkait  dua warga miskin asal Kelurahan Kendo Kecamatan Raba, Kota Bima yang dicoret namanya sebagai penerima manfaat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi NTB. Dinas Perkim Kota Bima melalui Kabid Perumahan M Faruk Rangga menegaskan, jika bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp.17. 500.000 untuk satu unit rumah di Kelurahan Kendo tersebut, buka pihak Dinas yang mencoretnya, itu murni hasil dari rekomendasi Pemerintah Kelurahan, RT dan RW sebelumnya. (Baca : Dua Warga Penerima BSPS Dicoret, Lurah Dituding Nepotisme)


Menurut Faruk, pada saat melakukan sosialisasi BSPS di Kelurahan Kendo, pihaknya telah memberikan waktu 1 Minggu kepada pemerintah kelurahan Kendo untuk segera menyelesaikan administrasi warga yang telah terdata sebagai penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut karena akan dikirim ke PUPR pusat.


"kami telah memberikan waktu 1 minggu Kepada pihak Pemerintah Kelurahan untuk menyelesaikan Administrasi, dan Proposal yang akan di kirim ke PUPR pusat, dan pada saat itu kami sangat dikejar oleh waktu, ujarnya.


Setelah melakukan sosialisasi kata Faruk, Lurah, RT, dan RW langsung menyetor nama nama warga penerima manfaat, dan tentunya menurut Faruk, Lurah yang sekarang lah yang bisa memberikan rekomendasinya.


Kemudian setelah terakomodir semua nama nama penerima manfaat, kami pun bersama tim langsung turun mengecek ke lokasi. Pada saat itu, warga yang katanya dicoret namanya dari daftar penerima manfaat, oleh Tim sudah memprioritaskan rumahnya untuk dibedah. Namun warga ini mengaku tidak memiliki biaya untuk Swadaya.


Selanjutnya kata Faruk, pengalihan nama nama penerima manfaat tersebut, bukan dilakukan oleh pihak Dinas Perkim. Tapi melainkan hasil kesepakatan Tim, Luhan, RT dan RW, serta ketahui oleh yang bersangkutan.


"Tidak benar kalau kami yang mencoret nama Abdullah (55) dan Almarhum H. Jamaludin yang rumahnya kini ditempati oleh istrinya, Ma'ani. Itu murni hasil Kesepakatan antara Lurah, RW,  dan RT, dan hasil kesepakatan tersebut juga disampaikan ke  yang bersangkutan. Kalau memang tidak siap kami alihkan ke yang lain, dan tidak ada masalah," ujar Faruk.


Sementara nama warga yang disetor oleh pihak Kelurahan pada saat itu menurut Faruk, sebanyak 140 orang. Tapi setelah di survey dan verifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator yang di tunjuk dan di SK kan Oleh PPK NSVT Provinsi NTB bekerja sama dengan Lurah dan Babinsa serta Babinkantibmas berdasarkan data Rekomendasi RT dan RW setempat, hanya 20 nama saja yang mendapatkan jatah di Kelurahan Kendo, dan yang bersangkutan saat rumahnya di survey menolak karena tidak memiliki kemampuan swadaya sehingga oleh tenaga fasilitator dialihkan ke rumah tidak layak huni yang lain. Naifnya saat masyarakat penerima manfaat sudah di SK kan baru dia datang keberatan dan menyatakan kesanggupan Swadaya. Tapi sudah terlambat karena Fasilitator tidak mungkin mencoret nama warga penerima manfaat yang sudah sudah di SK kan.


"Yang direkomendasi Lurah RW dan RT sebanyak 140 nama. Tapi setelah diverifikasi ulang oleh Tenaga Fasilitator yang di tunjuk dan di SK kan Oleh PPK NSVT Provinsi NTB nama yang keluar untuk Kelurahan  Kendo hanya 20 nama saja," ungkapnya.


Faruk pun menambahkan jika pihaknya telah menjelaskan semua bahwa Dinas tidak berhak untuk mengintervensi karena kerja ini kerja tim dan sistem yang mengatur.


"Saat itu kami sudah menjelaskan semua, bahwa pihak Dinas tidak berhak mengintervensi, karena kerja ini sistimatis, dan kerja tim", Jelasnya. (RED)