Al Imran Ungkap Fakta Proses Ijin Pembangunan Dermaga Wisata Bonto

iklan 970x250 px

Al Imran Ungkap Fakta Proses Ijin Pembangunan Dermaga Wisata Bonto

24 November 2020
Al Imran Kuasa hukum Wakil Walikota Bima

Kota Bima, BONGKAR,- Selama ini banyak yang menilai bahwa pembangunan Dermaga Wisata dan/atau Jembatan Tiang (Jeti) di wilayah Lingkungan Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima pada akhir tahun 2019 lalu tidak memiliki ijin. Namun Kata Al Imran yang juga kuasa hukum Wakil Walikota Bima ini "itu tidak lah benar".

Menurut Imran, "kliennya dalam melakukan kegiatan Pembangunan Dermaga dan/atau Jembatan Tiang tersebut sudah mendapatkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) /UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) yang di susun oleh Lembaga Pusat Kajian Lingkungan dan Perkotaan (PKLP) Regional. Hal tersebut diatas sudah sesuai sabagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 ayat 11 berbunyi, "Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang Wajib UKL/UPL.

Selanjutnya Al Imran juga menegaskan, bahwa sebelum Wakil Walikota Bima membangun Dermaga Wisata dan/atau Jembatan Tiang (Jeti), Feri Sofian telah beberapa kali melakukan sosialisasi terhadap Pembangunan Dermaga atau Jetty baik mensosialisasikan dampak positifnya maupun dampak negatifnya, dalam hal dilakukannya sosialisasi tersebut, masyarakat Lingkungan Bonto, Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima yang berada atau bertempat tinggal di sekitaran Dermaga atau Jetty masing-masing dari masyarakat tersebut memberikan tandatangan di dalam Surat Pernyataan bersama sebagai bentuk dukungan atas dibangunnya Pembangunan Dermaga atau Jetty untuk menjadi tempat wisata di lingkungan masyarakat tersebut.

"setelah klien kami mendapatkan UKL//UPL, klien kami juga sudah mendapatkan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang Nomor: 02/02/TKPRD/II/2020 tentang Rekomendasi kesesuaian ruang darat untuk kegiatan pembangunan Dermaga pariwisata di Lingkungan Bonto, Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, Kota-Bima yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kota Bima", ujarnyanya.

Kemudian untuk proses Perijinan Lingkungan yang telah di lalui oleh Wakil Walikota Bima kata Al Imran, bahwa sebagimana ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan yang di atur lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu, “Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 sampai dengan pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah”, bahwa Pemohon dalam melakukan kegiatan lagi proses kepengurusan izin dan telah mengajukan UKL/UPL sebagaimana didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 ayat 11 berbunyi "Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL/UPL.

Dalam rangka kepatutan dan atau kesadaran hukum Pemohon terhadap hukum yang berlaku, Wakil Walikota Bima memiliki TIM penyusun UKL-UPL demi terselenggaranya kegiatan yang di mohonkan oleh Pemohon, sebagaimana dalam ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, langkah dan tindakan Pemohon dalam melakukan pengurusan ijin terakait mengenai Pembangunan Dermaga atau Jetty menurut hemat Pemohon telah sesuai dangan aturan yang berlaku. Dalam hal Pembangunan Dermaga atau Jetty oleh Pemohon memiliki tujuan dan manfaat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan UKL-UPL sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan pasal 36 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Sehingga klien kami saat ini sedang menunggu proses di terbitkannya Izin Lingkungan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. (RED)