Al Imran : Pihak Polres Bima Kota Tidak Pernah Melakukan Penyelidikan

iklan 970x250 px

Al Imran : Pihak Polres Bima Kota Tidak Pernah Melakukan Penyelidikan

24 November 2020
Kuasa hukum Wakil Walikota Bima, Al Imran, SH

Kota Bima, BONGKAR,- Kuasa Hukum Wakil Walikota Bima Al Imran pada saat pendaftaran gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Raba Selasa (24/11) menegaskan, bahwa pihak Polresta Bima Kota  tidak pernah melakukan  Penyelidikan atas penanganan kasus pidana terkait pembangunan Dermaga dan Jetty di Lingkungan Bonto, Kelurahan Kolo, Kota Bima.

"Pihak Polresta Bima Kota  tidak pernah melakukan  Penyelidikan atas penanganan kasus pidana terkait pembangunan Dermaga dan Jetty di Lingkungan Bonto, Kelurahan Kolo, Kota Bima", ujarnyanya.


Menurut Al Imran, penyelidikan yang dimaksud berdasarkan surat panggilan yang dikeluarkan oleh pihak Polresta Bima Kota Nomor S.Pgl./378/X/2020/Reskrim, tertanggal 22 Oktober 2020 hanya pemeriksaan dalam rangka Penyelidikan tindak pidana, yang Surat tersebut adalah surat pertama diterima oleh pihak Feri Sofian.


Dalam surat pertama itu juga kata Al Imran, hanya meminta Kliannya untuk didengarkan keterangannya sebagai SAKSI dalam perkara tindak pidana Pembangunan Dermaga atau Jetty yang diduga tidak dilengkapi ijin lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


"sedangkan klien kami Feri Sofian di tetapkan sebagai Tersangka, berdasarkan Surat Ketetapan, Nomor ; S. Tap/159/XI/2020/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tertanggal 10 November 2020", ujarnya.


Selanjutnya apabila mengacu pada Surat Panggilan Nomor S.Pgl./378/X/2020/Reskrim, tertanggal 22 Oktober 2020, yang sebelumnya tidak pernah ada Surat Perintah Penyelidikan terhadap Wakil Walikota Bima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.


Sementara dalam kutipan sebuah buku Yahya Harahap, SH, yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP menyebutkan, Bahwa Penyidikan dan Penuntutan pada (hal. 101) menjelaskan, “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama/permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi yang harus diingat, Kata Al Imran, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi “Penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi Penyidikan.


"Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan dalam buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari  pada fungsi Penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum", Ungkapnya.


Lebih lanjut kata Al Imran, Yahya Harahap menyatakan bahwa, sebelum dilakukan tindakan Penyidikan, dilakukan dulu Penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut Penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, jelasnya.


Selanjutnya Yahya Harahap di (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan Penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.


Kemudian Al Imran juga mengingatkan, sebelum melangkah melakukan pemeriksaan Penyidikan seperti Penetapan Tersangka, penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut Penyidikan.


Dengan demikian lanjut Al Imran, jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya.


Berkenaan dengan tidak pernah diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan atas pemeriksaan kliennya Al Imran menyimpulkan, bahwa Penetapan Tersangka dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah secara hukum. (RED)