Gelar Konferensi Pers, Kuasa Hukum Wawali Beberkan Beberapa Kejanggalan

iklan 970x250 px

Gelar Konferensi Pers, Kuasa Hukum Wawali Beberkan Beberapa Kejanggalan

22 November 2020
Sejumlah Pengacara Hukum Feri Sofian
 
Kota Bima, BONGKAR,- Terkait penetapan tersangka Wakil Walikota Bima, sejumlah Pengacara Hukum Feri Sofian menggelar Konferensi pers di Kediaman Wakil Walikota Bima yang ada di bilangan Kelurahan Santi Kota Bima. Dalam konferensi pers tersebut, para pengacara hukum menyampaikan jika kliennya (Feri Sofian) tetap menghormati proses hukum yang lagi berjalan saat ini.

"Sebagai bentuk ketaatan klien kami terhadap proses hukum, maka besok hari Senin (22/11) siang klien kami akan memberikan keterangan pada penyidik polresta Bima Kota atas pemenuhan surat panggilan sebagai Tersangka, walaupun klien kami menghormati proses hukum, klien kami tetap keberatan atas penetapan tersangka terhadap dirinya" ujar Lili, SH.

Selanjutnya klien kami telah mempercayakan sepenuhnya pada Tim kuasa hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum yang dipandang perlu, Tim kuasa hukum akan melakukan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Raba-Bima Kls 1b yang rencananya akan diajukan permohonan Praperadilan besok haris Senin pagi dan tidak tutup kemungkinan akan melaporkan pada KOMNASHAM RI dan Lembaga dan/atau instansi Terkait.

"Karena Penetapan Tersangka terhadap klien kami dilakukan dengan tindakan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, asas-asas hukum dan/atau asas legalitas dan norma hukum, dengan alasan sebagai berikut".

Bahwa dari pihak polresta bima kota sebelumnya menyatakan lewat salah satu media online bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak boleh berlaku surut, namun faktanya sekarang pihak kapolresta bima kota telah melakukan penambahan pasal yang disangkakan kepada klien kami, yaitu penambahan pasal 109 dalam uu nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, padahal sebelumnya berdasarkan penetapan tersangka menggunakan pasal 109 uu nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup, bahwa tindakan dan perbuat dari pihak polresta bima kita dalam surat pemanggilan tersangka terhadap surat panggilan kedua tertanggal 21 November 2020 telah terjadi penambahan pasal, tindakan dan perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh hokum acara kita, bahwa ketika terjadi penambahan pasal jelas dan memiliki kewajiban untuk dilakukannya Sprindik baru, bahwa pasal-pasal yang di tambahkan oleh pihak polresta bima kota yang antara lain pasal 109 undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, bahwa tindakan dari pihak polresta bima kota sengaja merekayasa proses hokum terhadap klien kami.

Selanjutnya, penetapan Tersangka atas diri klien kami berdasarkan Surat Ketetapan, Nomor ; S. Tap/159/XI/2020/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 10 November 2020. Dengan Dasar antara lain poin 4 (empat). Laporan Polisi Nomor ; LP/K/242/IX/2020/NTB/Res Bima Kota, tanggal 24 September 2020 dan poin 5 (lima). Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP.Sidik/118/IX/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020.

Kemudian, penjelasan tersebut diatas bermakna dengan Laporan Polisi pada tanggal 24 September 2020, Penyidik Polresta Bima Kota langsung mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP.Sidik/118/IX/2020/Reskrim, tanggal 24 September 2020 pada hari dan tanggal yang sama, sehingga menunjukan bahwa Penyidik Polresta Bima Kota tidak melakukan Penyelidikan terlebih dahulu.

Dengan adanya fakta-fakta tersebut kata Lili, maka kami tim kuasa hukum Pak Feri Sofian, SH menilai telah terjadi pelanggaran beberapa prosedur oleh Penyidik Polresta Bima Kota, yang seharusnya Penyidik melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan KUHAP, tetapi tidak dilakukan oleh Penyidik Polresta Bima Kota, yakni Penyelidikan terlebih dahulu baru diluarkan Surat Penyidikan. Dengan demikian kami tim kuasa hukum menilai penetapan Tersangka tersebut dilakukan dengan Dasar antara lain yang telah tertuang dalam Surat Ketetapan, Nomor ; S. Tap/159/XI/2020/Reskrim, pada poin 4 (empat) dan poin 5 (lima) yang telah bertentangan dengan ketentuan KUHAP. Maka penetapan Tersangka terhadap klien kami  yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Bima Kota  mengandung cacat yuridis dan oleh karena itu tidak sah menurut hukum.

Yang Perlu kami tegaskan juga, Bahwa klien kami sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan sampai saat ini tidak pernah terima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Pihak Penyidik Polresta Bima Kota, padahal Penyampaian SPDP adalah merupakan Kewajiban Hukum pihak penyidik Polresta Bima Kota, untuk memberikan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor sebagaimana telah diatur dalam ketentuan  Perkapolri Nomor ; 6 tahun 2019 Pencabutan Perkapolri Nomor ; 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan juga diatur dalam ketentuan 109 ayat (1) KUHAP. Dalam perkembangan, MK telah mengeluarkan putusan Nomor ; 130/PUU-XIII/2015, Januari 2017 yang amarnya melengkapi isi pasal 109 ayat (1) KUHAP. “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”. Oleh karena demikian Penyidik Polresta Bima Kota telah melakukan tindakan yang  tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga penetapan Tersangka terhada klien kami mengandung cacat yuridis dan oleh karena itu tidak sah menurut hukum.

Dengan demikian, Bahwa penetapan Tersangka terhadap klien kami yang dilakukan oleh Penyidik Polresta Bima Kota dengan menggunakan pasal 109 yang menjadi satu kesatuan dengan pasal 36 sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pasal-pasal yang disangkakan kepada klien kami untuk dijadikan sebagai dasar penetapan Tersangka sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka, Nomor ; S. Tap/159/XI/2020/Reskrim tentang Penetapan Tersangka, tanggal 10 November 2020, yang mana pasal 36 telah dihapus, sehingga keputusan dalam Surat Penetapan Tersangka terhadap klien kami adalah merupakan tindakan kesewenang-wenangan pihak Penyidik Polresta Bima Kota dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, asas-asas hukum dan/atau asas legalitas dan/atau norma hukum

Selanjutnya penetapan Tersangka terhadap klien kami sebagaimana dalam keputusan penetapan Tersangka oleh Penyidik Polresta Bima Kota sama sekali tidak memperhatikan serta tidak mempertimbangkan hak-hak dasar klien kami sebagai warga negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pasal 28 D ayat (1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena apabila penetapan tersangka terhadap seseorang dengan pasal yang sudah tidak berlaku/telah dihapus, maka akan menggugurkan nilai-nilai keadilan secara hukum.

Kemudian poin berikut nya, penetapan Tersangka terhadap klien kami sebagaimana dalam keputusan penetapan Tersangka, merupakan tindakan kesewenang-wenangan Penyidik Polresta Bima Kota dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 3 ayat (2). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, karena Penyidik Polresta Bima Kota telah menggunakan pasal yang telah dihapus, maka akan menggugurkan nilai-nilai keadilan secara hukum yang mana akan berpotensi terjadi pelanggaran HAM.

Penetapan Tersangka terhadap klien kami sebagaimana surat penetapan Tersangka, adalah secara nyata dan jelas yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan Penyidik Polresta Bima Kota dan bertentangan dengan hak asasi manusia atau hak asasi yang melekat pada diri klien kami sebagaimana Declaration of Human Right, jika seseorang dituntut atas suatu perbuatan harus jelas aturan hukumnya. Jika tidak, akan terjadi pelanggaran HAM. Proses hukum yang melanggar HAM, dapat dikualifikasi sebagai peradilan sesat (miscarriage of justice).

Bahwa penetapan Tersangka terhadap klien kami sebagaimana surat penetapan Tersangka, adalah secara nyata dan jelas yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan, dan bertentangan dengan hak asasi manusia atau hak asasi yang melekat pada diri Tersangka sebagaimana Declaration of Human Right, jika seseorang dituntut atas suatu perbuatan harus jelas aturan hukumnya. Jika tidak, akan terjadi pelanggaran HAM. Proses hukum yang melanggar HAM, dapat dikualifikasi sebagai peradilan sesat (miscarriage of justice)

Poin terakhir, penetapan Tersangka terhadap klien kami sebagaimana surat penetapan Tersangka, adalah secara nyata dan jelas yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas-asas hukum di indonesia atau asas legalitas dan norma hukum. Penetapan Tersangka terhadap klien kami dengan ketentuan dan/atau pasal yang telah di nyatakan di hapus dan/atau Telah di hapus. Bahwa apabila suatu pasal dan/atau UU "tidak berlaku" adalah sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, (RED)