Wakil walikota Nilai, Penetapan Tersangka Atas Dirinya Sifatnya Permatur

iklan 970x250 px

Wakil walikota Nilai, Penetapan Tersangka Atas Dirinya Sifatnya Permatur

14 November 2020
Dermaga Bonto

Kota Bima BONGKAR,- Berkaitan dengan adanya konferensi pers dari Satreskrim Kota Bima yang menetapkan Feri Sofiyan, SH sebagai tersangka kasus pembangunan dermaga wisata di pantai Bonto, perlu kami sampaikan, yang pertama " Kami sangat menghormati proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polresta Bima Kota".

Kemudian yang kedua perlu juga kami tegaskan "Penetapan tersangka tersebut kami nilai dilakukan dengan prematur tanpa mempertimbangkan adanya itikad baik dari pemrakarsa yg ingin membangun  kawasan wisata pantai Bonto agar tertata dgn lebih baik, dengan mempergunakan anggaran pribadi untuk kepentingan umum. Hal ini selaras dengan dgn konsep Kawasan Strategis Provinsi (KSP) NTB dan RTRW Kota Bima yang menetapkan bahwa kawasan teluk Bima merupakan kawasan pengembangan wisata".


Pertimbangan lainnya kata wakil walikota Bima, adalah bahwa permasalahan ini merupakan ranah administrasi pemerintah sehingga mestinya bisa diselesaikan dengan melakukan pendekatan administratif antara pemerintah yg mengeluarkan ijin dan pemrakarsa sesuai perda no. 12 tahun 2017 tentang rencana zonasi wilayah pantai, pesisir dan pulau pulau kecil NTB.


Selanjutnya yang ke tiga "Perlu kami sampaikan bahwa paska rampungnya dokumen UPL/UKL terkait kawasan wisata pantai bonto dan rekomendasi TKPRD wilayah darat dari Pemkot Bima, langkah selanjutnya mengajukan permohonan ijin lingkungan dari DLHK Prov. NTB pada awal bulan pebruari 2020,  dan disetujui untuk pembahasan pada tanggal 26 pebruari di kantor DLHK prov. NTB dengan melakukan presentasi kepada Tim DLHK NTB dan hasilnya Tim meminta agar pemprakarsa melengkapi rekomendasi dari KSOP, karena DKP NTB tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Rekomendasi TKPRD diwilayah kerja KSOP (DLKP/DLKR) dikarenakan diwilayah tsb berlaku UU 17/2009 tentang Pelayaran" ujar Feri Sofian.


Paska pertemuan itu menurut Feri, pemprakarsa kemudian melakukan pengurusan berkaitan dengan apa yang disarankan oleh Tim Teknis.


"Setelah Rekomendasi KSOP terbit baru diadakan pembahasan lanjutan izin lingkungan dengan Tim Teknis DLHK NTB. Dikarenan masa pandemi covid 19, maka pembahasan dilakukan melalui vidio converence pada tanggal 15 mei 2020. Adapun hasil dari pembahasan tersebut Tim Teknis DLHK NTB tetap meminta Rekomendasi TKPRD NTB, padahal TKPRD sudah menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam otoritas KSOP. Dan mereka (Tim Teknis DLHK NTB, red), menyatakan bahwa tidak ada masalah terkait dengan pembangunan dermaga wisata ini baik pada aspek lingkungan maupun pada aspek lainnya karena pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan minor dari seluruh pekerjaan di wilayah darat dari pemprakarsa yang berencana membuat destinasi wisata untuk masyarakat Kota Bima", ungkap Ketua DPD I PAN ini.


Oleh karena adanya pernyataan tersebut, lanjut Feri "kami memulai membangun dermaga wisata. Sampai dengan hari ini sudah bisa dinikmati oleh masyarakat kota bima, kabupaten bima dan bahkan kabupaten dompu sebagai salah satu alternatif wisata baru di Kota Bima secara gratis". (RED)