Al Imran : Kuasa Hukum Yang Disediakan Polres Bima Kota Cacat Yuridis

iklan 970x250 px

Al Imran : Kuasa Hukum Yang Disediakan Polres Bima Kota Cacat Yuridis

8 Desember 2020
Al Imran, SH yang juga Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Bima

Kota Bima, BONGKAR,- Sidang praperadilan terkait kasus pembangunan Dermaga Bonto (jetty) yang melibatkan orang nomor dua Kota Bima Feri Sofian (FS) sebagai tersangka Senin (7/12) kembali digelar.

Menurut Kuasa Hukum Wakil Wali Kota Al Imran, SH, bahwa pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon menolak dan membantah dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Termohon tertanggal 07 Desember 2020 serta Legal Standing karena beberapa orang dari Kuasa Hukum Termohon yang antara lain (1). Drs. SUKIRMAN AZIS , SH. MH, (2). SAIFUL ISLAM, SH, (3). GEMA AKHMAD MUZAKIR, SH, MH, (4). NURDIN, SH, dan (5). LALU ERWIN JUNIARDI, SH, bahwa ke 5 (lima) orang Kuasa Hukum Termohon tersebut di atas adalah Advokat/Pengacara yang kedudukannya diluar dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Termohon).


"sebagaimana dalam Surat Kuasa Termohon dalam Surat Perintah Kapolda NTB Nomor; Sprin/1910/XI/HUK.11.1/2020 tanggal 30 November 2020 dan Surat Kuasa Khusus Kapolres Bima Kota tanggal 01 Desember 2020, sehingga Legal Standing ke 5 (lima) orang Kuasa Hukum Termohon tersebut diatas adalah Advokat/Pengacara yang kedudukannya diluar dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia/(Termohon)", Ujar Al Imran pada Senin (7/12) di Pengadilan Negeri Raba Bima. Baca juga : Upaya Mencari Keadilan, Tim Kuasa Hukum FS Adukan Kapolres Bima Kota Ke Kapolri


Selain itu Al Imran juga menegaskan jika langkah dan tindakan hukum Termohon baik dalam Surat Kuasa Khusus yang berkaitan dengan ke 5 (lima) orang kuasa hukum Termohon tersebut diatas maupun yang berkaitan langsung dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon adalah tindakan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


"Ketika pihak termohon atau Polres Bima Kota dalam menyediakan pengacara yang kedudukannya diluar dari Institusinya, maka itu sangat bertentangan dengan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
bunyi Pasal 1 ayat (6) Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum", ungkap Al Imran.


Termohon melalui beberapa orang Kuasa Hukum Termohon kata Al Imran, baik dalam Surat Kuasa dan dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon Tertanggal 07 Desember 2020 tidak memiliki dasar hukum dan Legal Standing untuk beracara di persidangan dan/atau tidak memiliki Legal Standing untuk melanjutkan proses persidangan Perkara Praperadilan nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Rbi.


"Jadi dalam proses persidangan Praperadilan nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN.Rbi. yang secara patut dan memiliki dasar hukum serta Legal Standing adalah sebagaiamana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (1). Bantuan Hukum menjadi tanggung jawab Kepala Divisi Hukum Polri/Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh: a). Kepala Bagian Bantuan dan Nasihat Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah; dan/atau. (b). Kepala Bagian Penerapan Hukum Divisi Hukum Polri/Kepala Subbidang Bantuan Hukum Kepolisian Daerah/Kepala Urusan Penerapan Hukum", jelasnya.


Selain itu Kuasa Hukum FS ini juga menyampaikan bahwa pada Pasal 5 ayat (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: (a). Anggota Polri dan/atau Pegawai Negeri Sipil Polri yang bertindak sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping berdasarkan surat perintah dari pimpinan Polri yang berwenang.


Maka dari itu kata Al Imran, sebagimana dalam Surat Kuasa tersebut yang berkaitan dengan ke 5 (lima) orang Kuasa Hukum Termohon atau Polres Bima Kota tersebut diatas adalah Advokat/Pengacara yang kedudukannya diluar dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia/(Termohon), sehingga baik dalam Surat Kuasa maupun dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon tertanggal 07 Desember 2020 mengadung cacat yuridis dan batal demi hukum. (RED)