Dana Konstribusi 20 Persen Tidak Transparan, Sekertaris LASMURA NTB Pertanyakan

iklan 970x250 px

Dana Konstribusi 20 Persen Tidak Transparan, Sekertaris LASMURA NTB Pertanyakan

25 Januari 2021
Sekertaris LASMURA NTB Suhadah Mas'ud

Kota Bima, BONGKAR,- Diperhelatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Cabup/Cawabup Kab Bima tahun 2020, DPP Partai HANURA telah memberikan dana Konstribusi 20 persen guna pemenangan pasangan calon Irfan dan Herman yang diusung oleh Partai HANURA dan untuk melakukan konsolidasi organisasi Partai HANURA, Kata Sekertaris LASMURA NTB Suhadah Mas'ud, pada Senin (25/1) saat konferensi pers di salah satu rumah makan di Kota Bima.

Suhadah, mengatakan bahwa dana Konstribusi 20 % yang diberikan kepada DPC Partai HANURA Kab Bima tidak mengedepankan asas transparansi dan kejujuran kepada para kader maupun pengurus partai, dan Sikap ketua DPC partai HANURA Kab Bima, tentu telah menyalahi etika politik dan pelanggaran AD/ART Partai HANURA.

Terkait permasalahan tersebut kata Suhadah, sedang dalam penanganan Dewan Kehormatan Partai HANURA sebagai lembaga yang berwenang atas pelanggaran yang dilakukan oleh kader partai juga diketahui pun oleh ketua DPD Partai HANURA.

"Pikiran saudara Abdurrahman ketua DPC Partai HANURA Bima yang mengatakan sebagai langkah pemecah belah partai dan pembangkangan adalah sebagai bentuk ketakutan dan arogansi yang bersifat psikologis kepemimpinan serta tidak ada dualisme kepemimpinan" ujar Suhadah.

Menurut Suhadah, SK Ketua DPC Partai HANURA Bima adalah produk dari penunjukan yang bersifat force majeure ditengah kehidupan covid 19, bukan dari ketentuan pelaksanaan mekanisme organisasi maupun AD/ART Partai HANURA.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Hanura Abdurrahman yang berusaha dikonfirmasi terkait masalah itu, belum memberikan jawaban.

Awalnya ditelpon sejumlah pekerja media, pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Bima tersebut tidak mengangkatnya. Dikonfirmasi melalui pesan singkat, juga tidak membalas. Lalu dihubungi kembali, handphone-nya sudah tidak aktif.

Sejumlah wartawan yang berusaha menemuinya di Kantor DPRD Kabupaten Bima, yang bersangkutan juga tidak ada
(RED)