Potret Buram Wajah Hukum di Bima, Akademisi Nilai "Tebang Pilih Kasus Ala APH"

iklan 970x250 px

Potret Buram Wajah Hukum di Bima, Akademisi Nilai "Tebang Pilih Kasus Ala APH"

21 Mei 2021
Akademisi Dr Ridwan

Kota Bima, BONGKAR,- Sungguh ironi potret wajah hukum yang dipertontonkan Aparat Penegak Hukum (APH) di Bima akhir-akhir ini. 

Kesan 'tebang pilih' kasus begitu nampak dipermukaan dan menjadi gunjingan publik.

Fakta skala prioritas yang tidak jelas alat ukur yang menjadi acun APH, tergambar pada sejumlah kasus yang menyita perhatian publik.

Misalnya kerja cepat dan tuntas APH, ditunjukan pada sejumlah kasus hingga berujung putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap. 

Mulai dari kasus, narkoba, pencurian hingga asusila. Bahkan untuk contoh penanganan kasus Asusila, kerja APH begitu luar biasa, sampai ada putusan hukuman mati pada terdakwanya. Atas prestasi yang luar biasa ini, tiga lembaga yang berbeda yakni Polres Bima Kota, Kejaksaan Negeri Bima dan Pengadilan Negeri Bima, menerima penghargaan dari Menteri terkait.

Tidak terkecuali kerja cepat diperlihatkan APH. Adalah kasus 'pasal karet' Undang-Undang ITE yang mengantar terdakwa Agus Mawardy, mendekam di Rutan Raba Bima selama 9 bulan.

Ada pula kasus Jeti Bonto yang melibatkan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan. Diketahui kasus ini sudah di meja Kejaksaan Negeri Bima dan dalam waktu dekat disidangkan.

Sementara di halaman lain, kerja APH justeru jadi tanya tak terjawab. Ada apa lamban dan terkesan tidak berujung. Baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan.

Sebut saja sederet kasus itu, kasus tipu-tipu masuk tenaga honorer dimana Hanif selaku yang disangkakan, masih buron. 
Kasus Air Asakota yang dilaporkan MPO HMI Bima, Dugaan korupsi di Bapedda Kota Bima dan Nikah Gaduh anak pejabat ditengah pandemi, serta sejumlah kasus lain yang masih menggelinding tidak jelas ujungnya

Malah kesan lucu, pemberhentian 
dugaan korupsi pengadaan baju di DPRD Kota Bima yang oleh Kejaksaan dihentikan karena kerugian negara yang diakibatkan, telah dikembalikan. 

Atas semua narasi potret wajah hukum kekinian itu, akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima Dr Ridwan angkat bicara.

Pada sejumlah wartawan, Jum'at (21/5) sore, Doktor yang juga menjabat Ketua di Kampus tersebut, menilai kesan pilih-pilih kasus oleh APH, semestinya tidak boleh terjadi ditengah negeri ini bercita-cita dan memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum yang akuntabel dan transparan.

"Kesan tebang pilih kasus itu sama halnya menunjukkan potret buram wajah hukum kita,"sentilnya.

Sebagai bagian dari masyarakat, Ridwan mengpresisasi atas segala prestasi yang dicapai aparat penegak hukum selama ini. Seperti kasus hukuman mati pelaku kejahatan terhadap anak, narkoba dan lain-lain.

Mestinya kata Ridwan, torehan prestasi penegakan hukum itu harus berbanding lurus dengan penegakan hukum pada sejumlah kasus sebagaimana diurai diatas tersebut. Agar tidak terkesan ada penilaian masyarakat dalam penegakan hukum masih terdapat aroma dugaan tebang pilih.

"Yang saya khawatirkan adalah jangan sampai terbangun opini publik, bahwa setiap kasus yang melibatkan kelompok kecil tanggap diproses. Pada sisi lain kasus-kasus yang melibatkan kelompok ningrat atau bangsawan justeru lamban dan tidak ada ujung penyelesaian hukumnya. Hal ini akan membahayakan masa depan kepercayaan publik pada penegak hukum,"

Diujung pernyataannya, Dosen STIH Muhammadiyah Bima ini, memompa semangat berkeadilan APH, sesungguhnya masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap aparat penegak hukum, agar sungguh-sungguh menegakkan hukum secara adil dan bermartabat.(RED)