Ancaman Yang Melukai Marwah Demokrasi

iklan 970x250 px

Ancaman Yang Melukai Marwah Demokrasi

6 Juni 2021

 

Arman Al Bimaya

Oleh : Mantan Ketua HMI Cabang Bima

Arman Al Bimaya


Pernyataan camat Rasanae Barat yang mengancam akan mencopot RT yang menolak menerima HP android yang akan dibagikan oleh Pemkot Bima diwilayah Rasanae Barat semakin menambah kegaduhan terhadap polemik pengadaan HP untuk RT. 


Pernyataan tegas tersebut bukan saja bertentangan dengan regulasi yang ada tetai juga mencederai demokrasi. Pernyataan tersebut terkesan arogan dan mengingatkan kita pada rezim orba yang selalu bersikap otoriter terhadap perbedaan pendapat. 


Cara menyikapi penolakan RT dengan ancaman seperti ini justru semakin menjadi boomerang bagi pemerintah diera demokrasi dan keterbukaan seperti ini. Karena secara prinsip penolakan para RT bukan tanpa alasan dan landasan argumentasi yang logis. 


Hampir semua penolakan RT terhadap program pembagian HP tersebut paling tidak bersandar pada argumentasi yang cukup logis dan kuat berdasarkan fakta dan bukan atas dasar arogansi yang sama sekali tidak dibenarkan dialam demokrasi seperti sekarang ini. 


Pertama, bukan rahasia public kalo command centre yang merupakan sentral dari digitalisasi Kota Bima yang terkoneksi diseluruh OPD hingga kelurahan sampai saat ini terlihat mangkrak tidak beroperasi sebagaimana mestinya.


Kedua, demikian dengan sistem jaringan dan konektivitas command centre keseluruh OPD hingga kelurahan sampai saat ini juga tidak jelas jundrungannya, bahkan sampai saat ini program yang menghabiskan anggaran milyaran rupiah tersebut hampir satu tahun ini tidak ada kejelasan nasibnya seperti apa. 


Ketiga, buntut dari persoalan sistem jaringan dan konektivitas yang absur tersebut berimplikasi juga pada program Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) ditingkat kelurahan dimana perangkat keras berupa satu unit komputer yang telah dibagikan kepada KIM kelurahan akhirnya juga mangkrak hingga hari ini tidak bisa beroperasi. 


Keempat, sosialisasi ataupun pendalaman gagasan smart city secara komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah sama sekali belum mampu ditranformasikan sampai tingkat terendah kelurahan maupun lingkungan RT menjadi emrio distorsi dari dinamika dan polemik yang ada. 


Kelima, fakta bahwa lambannya respon pemerintah pada setiap issue issue pengaduan fenomena yang terjadi baik secara langsung maupun melalui media public termasuk media sosial, juga menjadi dalil akan pesimisme atas program bagi bagi HP yang konon berdalih sebagai instrument untuk mempermudah pelaporan dan atau komunikasi para RT dengan pemerintah. 


Keenam, tumpulnya fungsi musrenbang sebagai sarana mengusulkan aspirasi maupun program, terutama musrenbang ditingkat kelurahan yang kerap menjadi agenda rutinitas, sehingga tidak mengherankan setiap tahun dalam musrenbang selalu didapati usulan program yang sama dengan usulan tahun tahun sebelumnya. Ini menunjukan bahwa musrenbang terkesan hanya rutinitas yang sudah mestinya dievaluasi total.


Enam point tersebut paling tidak menjadi alasan mendasar dari sikap penolakan para RT terhadap program HP android untuk RT. Karena sangat mustahil bisa dipercayai bahwa HP tersebut akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya jika point point tersebut diatas mampu dibenahi dan dibuktikan telah dapat berjalan sebagaimana mestinya. 


Semestinya pemerintah Kota Bima mengapresesi secara baik sikap penolakan para RT yang ternyata memiliki landasan atau dalil yang sangat rasional sebagai bentuk kontrol dan kepedulian para RT atas penggunaan anggaran negara yang bukan main besarnya ditengah pengakuan pemerintah daerah yang merasa memiliki keterbatasan terutama keterbatasan anggaran. 


Demikian juga semestinya pemerintah bersikap bangga atas kehati hatian para RT dalam menyikapi penggunaan anggaran negara. Paling tidak pemerintah dapat mengambil hikmah untuk mempergunakan waktu yang ada guna membenahi enam point diatas terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian HP untuk para RT, agar semua konsep yang digagas tersebut dapat dilakukan dan dapat mencapai tujuan yang hendak dicapai. (*)